Diplomasi Odin V Pole Ne Voin: Doktrin Primakov dan Poros Eurasia di Vladivostok

Adri Arlan Sinaga
mahasiswa PhD School of Internasional Relations (SIR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, pada 1-3 September 2026 merupakan langkah geopolitik yang terkalibrasi secara matang. Secara historis maupun teoritis, forum tahunan ini merepresentasikan ejawantah dari Doktrin Primakov, sebuah visi besar kebijakan luar negeri gagasan Yevgeny Primakov pada akhir dekade 1990-an. Tujuannya menolak hegemoni unipolar Barat sekaligus membangun tatanan dunia multipolar melalui penguatan kemitraan di kawasan non-Barat (Primakov, 1996).

Lewat pendekatan Far East Politics, Moskow secara aktif menggeser episentrum kebijakannya ke timur guna mengimbangi kekuatan tradisional di Asia Pasifik (Karaganov, 2018). Beruang Merah tidak lagi memposisikan dirinya sekadar pinggiran Eropa, melainkan poros sentral Eurasia yang sangat membutuhkan sokongan negara penyeimbang di Asia Tenggara (Rumer, 2019). Undangan khusus kepada pemimpin Indonesia menjadi sinyalemen tegas bahwa Jakarta dipandang sebagai aktor krusial dalam orkestrasi konstelasi global tersebut.

Relevansi Doktrin Primakov hingga saat ini terbukti semakin menguat seiring dengan polarisasi dunia yang kian meruncing. Visi untuk menolak hegemoni unipolar Barat dan membangun tatanan dunia multipolar telah bertransformasi menjadi realitas strategis bagi negara-negara berkembang. Hal ini terwujud dalam urgensi untuk merangkul kekuatan ekonomi alternatif di luar dominasi tunggal demi mengeliminasi kerentanan berlebih. Pendekatan Primakov terbukti memvalidasi bahwa penganekaragaman kemitraan di kawasan non-Barat merupakan instrumen paling rasional untuk menjaga imunitas negara dari pemaksaan kehendak politik pihak dominan.

Di tengah polarisasi dunia yang kian meruncing, prinsip bebas aktif Indonesia menemukan momentum optimalnya. Prabowo menerjemahkan otonomi ini secara presisi melalui instrumen diplomasi kultural saat menyitir pepatah kuno Rusia, "Один в поле не воин" (Odin v pole ne voin). Ungkapan yang berarti seorang prajurit tidak akan bisa memenangkan pertempuran sendirian tersebut secara cerdas merefleksikan filosofi gotong royong. Hal ini menyiratkan bahwa stabilitas regional serta ketahanan ekonomi menuntut kolektivitas setara dan tidak dapat didikte oleh satu hegemon (Trenin, 2015). Melalui resonansi frasa ini, republik menegaskan intensitas relasi bilateral digerakkan murni oleh asas kedaulatan, bukan manifestasi ketundukan terhadap pakta aliansi militer tertentu (Lo, 2015). 

Transisi Energi dan Penetrasi Akses Pasar EAEU

Baca juga : Prabowo Undang Pengusaha Rusia: Mari Bangun Industri Bersama di Indonesia

Kemitraan lintas benua ini diarahkan langsung pada sektor-sektor berdaya ungkit tinggi bagi resiliensi nasional. Keunggulan utama berkolaborasi dengan Rusia adalah komitmen investasi dan alih teknologi komprehensif tanpa prasyarat intervensi urusan domestik (Mankoff, 2009). Pada ranah energi, rekam jejak Moskow disinergikan bersama target transisi energi baru terbarukan (EBT) Nusantara.

Kerja sama tersebut mencakup eksplorasi minyak dan gas lepas pantai untuk mengamankan cadangan strategis, pengembangan panas bumi (geotermal) di Aceh, hingga pemanfaatan reaktor modular kecil (Small Modular Reactors) demi ketersediaan listrik bersih. Proyek ini diperkuat lewat modernisasi infrastruktur logistik pelabuhan laut dalam dan transfer pengetahuan alutsista bagi kemandirian pertahanan. Penyiapan kapasitas SDM didukung pula oleh perluasan pertukaran akademik, di mana akses mahasiswa Indonesia dibuka lebar pada bidang sains murni, teknik navigasi maritim, serta kecerdasan buatan.

Lebih jauh, poros Vladivostok memberikan celah masif bagi komoditas lokal untuk mempenetrasi pasar Eurasian Economic Union (EAEU) yang beranggotakan Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan. Akses bebas hambatan ke kawasan berpopulasi lebih dari 180 juta jiwa merupakan jalur mitigasi mutlak di tengah meningkatnya tarif dan regulasi proteksionis pada wilayah tradisional Eropa. Ekspor andalan seperti olahan minyak kelapa sawit, tekstil, alas kaki, hasil laut, perikanan, serta komoditas spesifik layaknya kopi dan teh premium memiliki prospek cerah guna mengisi kekosongan pasokan impor di wilayah Eurasia.

Beriringan dengan hal itu, ekspansi perindustrian besar-besaran di Timur Jauh Rusia yang tengah dihadapkan pada defisit demografi membuka peluang ekstensifikasi ketenagakerjaan. Penyerapan pekerja terampil WNI di ranah manufaktur, kehutanan, kelautan, maupun sipil dapat segera direalisasikan melalui skema perlindungan antar-pemerintah yang ketat.

Baca juga : Bahlil Kawal Kerja Sama Energi RI-Rusia Agar Berdampak Nyata

Ekspansi geoekonomi di kawasan Eurasia ini sejatinya merupakan manifestasi logis dari pendekatan strategic partner diversification yang diusung oleh Presiden Prabowo. Tujuannya menambah sebanyak mungkin mitra strategis di tengah eskalasi ketidakpastian global. Dengan merangkul beragam kekuatan ekonomi alternatif, Indonesia secara sistematis mengeliminasi risiko kerentanan akibat bergantung pada satu pihak dominan saja.

Diversifikasi ekstrem ini menjadi prasyarat mutlak agar fondasi vital negara yakni ketahanan energi, pangan, dan air nasional menjadi jauh lebih kuat menghadapi berbagai disrupsi rantai pasok. Ketika pemenuhan kebutuhan dasar tersebut disokong oleh jejaring mitra yang luas, bangsa Indonesia memiliki imunitas tinggi terhadap guncangan eksternal sekaligus terhindar dari pemaksaan kehendak politik negara adidaya. 

Desentralisasi Investasi dan Mitigasi Risiko 

Lawatan ke EEF ke-11 ini sekaligus dirancang guna menjawab tantangan struktural di tanah air, yakni pemerataan pembangunan ke luar Pulau Jawa. Demi menopang ambisi pertumbuhan, injeksi penanaman modal asing tidak boleh lagi tersentralisasi. Tawaran ratusan kawasan industri potensial kepada investor Eurasia merupakan taktik jitu menarik aliran dana segar ke kantong-kantong pertumbuhan baru di Timur Indonesia. Berbagai mega proyek padat modal termasuk adopsi hidrometalurgi hemat energi bagi hilirisasi mineral kritis, pendirian galangan kapal terintegrasi, serta fasilitas pembangkit listrik—diarahkan secara spesifik guna mengakselerasi desentralisasi ekonomi yang berkeadilan. Keterlibatan korporasi maupun BUMN Rusia di luar Jawa akan mengokohkan fondasi ketahanan finansial daerah dalam jangka panjang.

Kendati visi kawasan ini menjanjikan proyeksi ambisius, realitas eksekusi diplomasi menuntut pragmatisme dan kalkulasi risiko rigid (Lukin, 2018). Retorika gotong royong di level elite berisiko mengalami stagnasi jika berbenturan dengan arsitektur perbankan global yang asimetris. Ancaman sanksi sekunder (secondary sanctions) terhadap institusi keuangan nasional yang memfasilitasi transaksi bersama entitas Rusia tetap menjadi hambatan struktural utama. Tanpa mekanisme pembayaran alternatif bilateral yang teruji, miliaran dolar kesepakatan komersial bisa terhambat akibat kehati-hatian birokrasi domestik. Oleh karena itu, kesuksesan diplomasi "Один в поле не воин" (Odin v pole ne voin) tidak semata diukur dari kemeriahan penandatanganan komitmen di Vladivostok, melainkan dari ketangguhan teknokratik Jakarta dalam memitigasi risiko sanksi demi menggaransi terealisasinya pembangunan riil yang berdaulat.

Baca juga : Di Hadapan Putin, Prabowo: Rusia Mitra Strategis Indonesia

Lebih lanjut dalam analisis kritis terhadap mitigasi risiko, manuver memperbanyak kawan di Vladivostok ini tidak akan mencapai potensi maksimalnya tanpa adopsi instrumen arsitektur ekonomi baru, di mana elemen BRICS diposisikan sebagai salah satu alternatif utamanya. Memperdalam relasi bersama Rusia merupakan batu loncatan esensial menuju integrasi ekosistem keuangan dan perdagangan blok berkembang yang lebih kebal terhadap ancaman embargo sepihak. Menjadikan kekuatan BRICS sebagai katup pengaman (safety valve) memungkinkan Indonesia mengakselerasi agenda ketahanan infrastruktur tanpa harus terus-menerus tunduk pada arsitektur moneter tradisional yang diskriminatif. Strategi strategic partner diversification melalui jejaring kekuatan multipolar inilah yang pada akhirnya memastikan otonomi negara tetap utuh, menjadikan bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dalam menavigasi turbulensi dunia yang tak menentu.

Adri Arlan Sinaga
Mahasiswa Doktoral (S3) Hubungan Internasional, University of International Business and Economics (UIBE), Beijing. Fokus kajiannya mencakup kebijakan luar negeri, ekonomi politik internasional, serta dinamika geopolitik ASEAN dan BRICS.

Daftar Referensi

Karaganov, S. (2018). The new Cold War and the emerging Greater Eurasia. Journal of Eurasian Studies, 9(2), 85-93. https://doi.org/10.1016/j.euras.2018.07.002
Lo, B. (2015). Russia and the New World Disorder. Brookings Institution Press.
Lukin, A. (2018). China and Russia: The New Rapprochement. Polity Press.
Mankoff, J. (2009). Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics. Rowman & Littlefield.
Primakov, Y. (1996). "International relations on the eve of the 21st century". International Affairs, 42(5), 6-14.
Rumer, E. (2019). The Primakov (Not Gerasimov) Doctrine in Action. Carnegie Endowment for International Peace.
Trenin, D. (2015). From Greater Europe to Greater Asia? The Sino-Russian Entente. Carnegie Moscow Center.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.