Pengelolaan Rusun Dan Pinjol Paling Dikeluhkan

 Sebelumnya 
Selain itu, LBH Jakarta menyoroti kasus pinjol yang banyak menjerat kelompok masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat miskin kota.

“Kasus pinjaman online menimbulkan korban tindak pidana. Tak hanya karena penagihannya yang tidak manusiawi. Tetapi juga sampai terjadi pelecehan seksual, ancaman terhadap data pribadi, ancaman keamanan, bahkan nyawa,” ungkap Arif.

Baca juga : UMP Jakarta Direvisi, Pengusaha Tunggu Penjelasan Anies

Hasil riset LBH Jakarta menyimpulkan, berbagai macam problem terkait pinjol muncul karena regulasi yang mengatur hal itu kurang memadai.

Menurutnya, regulasi yang ada saat ini belum memberi perlindungan bagi para peminjam atau pemakai layanan jasa keuangan nonbank, yang seharusnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga : Pelecehan Di Medsos Melonjak Selama Pandemi

“Itu sebabnya pada 12 November yang lalu, LBH Jakarta mengajukan gugatan terhadap pinjol,” tutur Arif.

LBH Jakarta sepanjang 2021 menerima 278 aduan terkait pinjaman online.

Baca juga : Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang Di Daerah

Penggusuran Paksa

Pengacara LBH Jakarta, Charlie Albajili mengungkapkan, penggusuran secara paksa yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) masih terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.