Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dalam giat yang dilakukan di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (19/6), Bapenda DKI mensosialisasikan intensif pajak yang ditawarkan pada Pergub 23 tahun 2022.
Baca juga : DKI Umbar Diskon Pajak
Kepala Badan Pendapatan Daerah, Lusiana Herawati menjelaskan, dalam Pergub tersebut, pelunasan PBB-P2 tahun pajak 2022 diberikan keringanan sebesar 15 persen untuk pembayaran di bulan Juni-Agustus.
Kemudian, 10 persen untuk pembayaran di bulan September sampai Oktober. Sedangkan, untuk pembayaran di bulan November diberikan insentif sebesar lima persen.
Baca juga : Bank DKI Perkenalkan JakOne Pay di Jakarta Fair 2022
Mengacu beleid itu, lanjut Lusi, untuk pajak terhutang tahun 2013-2021 diberikan keringan sebesar 10 persen jika dibayarkan periode Juni hingga Oktober 2022. Bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan November-Desember diberikan keringanan sebesar lima persen.
"Wajib Pajak juga akan mendapatkan insentif lain berupa penghapusan sanksi. Kami imbau kepada wajib pajak untuk memanfaatkan momentum ini untuk pembayaran perbulannya," pungkasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
