Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kritik Angka Kemiskinan Di Jakarta, Djarot Diminta Intropeksi Diri

Rabu, 22 Juni 2022 21:34 WIB
Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)
Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat soal angka kemiskinan di DKI Jakarta mendapat sorotan. Salah satunya, dari Ketua umum Brigade 08, Zecky Alatas. Zecky menilai, pernyataan Djarot kurang pantas.

Dia dinilai tidak melakukan intropeksi saat dirinya menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah diangkat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu, Tjahjo Kumolo.

"Saya sangat prihatin dengan statement pak Djarot, apa yang disampaikan bapak (Djarot) menurut saya adalah sepihak karena hanya memberikan keterangan sepintas, tidak secara mendetail, menyeluruh serta gamblang,” kata Zecky Alatas, Rabu (22/6).

Berita Terkait : Paloh Cs Minta Tidak Dicurigai

Sebelumnya, Djarot mengaku prihatin dengan besarnya APBD DKI Jakarta yang tidak bisa menekan angka kemiskinan. Djarot bahkan membayangkan, jika dirinya diberi kesempatan menjabat Gubernur DKI sekali lagi bersama Ahok, bisa mengentaskan kemiskinan.

"Kalau bapak bilang banyak rakyat Jakarta miskin, apa bedanya pada era pak Djarot saat menjabat? Jika Pak Ahok 2 periode, kemungkinan beliau bisa memperbaiki kemiskinan, tapi tidak diberikan kesempatan itu. Seperti halnya untuk pak Anies (Baswedan)," ungkapnya. 

Zecky memaparkan warisan Gubernur sebelumnya memang sudah memiliki berbagai problematika. Salah satunya kemiskinan. Tapi, pernyataan Djarot itu dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini.

Berita Terkait : Gibran Semakin Moncer

Di masa jabatan Anies Baswedan, selalu ada kebijakan pro dan kontra. Karena itu, kinerja dan program jadi terganggu, masyarakat banyak yang pesimis bahkan tak mendukung program pemprov DKI Jakarta.

Tapi, sambung Zecky, hak prerogatif Presiden untuk tetap menunjuk Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sehingga kinerja dan programnya bisa terus berlangsung.

"Saya minta pak Djarot move on, biarlah beri kesempatan kepada yang muda untuk memimpin negara ini. Saya sebagai anak muda juga siap memimpin Jakarta jika diberikan kesempatan dan dukungan dari seluruh masyarakat Jakarta," ungkapnya.
 Selanjutnya