Dewan Pers

Dark/Light Mode

Antisipasi Kasus Covid-19 Meledak Lagi

DKI Tambah Kamar Rawat Inap Dan Nakes

Kamis, 23 Juni 2022 07:30 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: ANTARA).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: ANTARA).

RM.id  Rakyat Merdeka - Kasus harian Covid-19 di Ibu Kota terus menanjak. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah ruang rawat inap dan tenaga kesehatan (nakes).

Pada Selasa (21/6), tercatat ada penambahan 1.678 kasus positif Covid-19. Sebanyak 953 kasus di antaranya ditemukan di Jakarta.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyebutkan, total kasus positif Covid-19 di DKI sebanyak 1.259.618 kasus. Kasus aktif atau orang yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri, per Selasa (21/6) bertambah 618 orang sehingga totalnya menjadi 5.915 orang.

Untuk kasus sembuh bertambah sebanyak 333 orang sehingga totalnya mencapai 1.238.392 orang dengan persentasi 98,3 persen. Kemudian, kasus meninggal akibat Covid-19 bertambah dua orang. Sehingga totalnya mencapai 15.311 orang.

“Ya, kasus Covid-19 meningkat. Karena itu, kami menyiapkan sarana dan prasarana rumah sakit, tenaga kesehatan, dan laboratorium,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta.

Riza mengimbau, meski Omicron tidak seganas Delta, warga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Jangan menganggap enteng. Tolong perhatikan lansia dan yang memiliki komorbid,“ pintanya.

Berita Terkait : Amarta Karya: Kami Siap Transparan

Merespons meningkatnya kasus Corona, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi Covid-19.

SE tersebut ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto pada Selasa (21/6).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan, Pemerintah mengharuskan pelaku kegiatan berskala besar wajib menunjukkan status vaksinasi Covid-19.

 

“Anak usia 6-17 tahun diperbolehkan masuk (kegiatan berskala besar) dengan wajib vaksinasi dosis kedua. Dan usia 18 tahun ke atas wajib vaksinasi dosis ketiga atau booster,” kata Wiku dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/6).

Untuk anak usia di bawah 6 tahun dan memiliki komorbid, lanjutnya, tidak dapat menerima vaksinasi. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan berskala besar.

“Ini demi keselamatan dan kesehatan masing-masing individu,” ujarnya.

Dalam aturan itu, kegiatan berskala besar harus memberlakukan screening Covid-19. Dan, kegiatan berskala besar yang melibatkan pejabat setingkat menteri atau VVIP wajib menunjukkan hasil negatif polymerase chain reaction (PCR) 2X24 jam sebelum kegiatan berlangsung.

Berita Terkait : Genjot Lagi Program Vaksinasi Dan Booster

Selain itu, pejabat setingkat menteri atau VVIP harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki venue acara. Kemudian, kegiatan yang bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP, diwajibkan melakukan pemeriksaan gejala berkaitan dengan Covid-19 dan pemeriksaan antigen bagi seluruh pelaku kegiatan.

Selanjutnya, untuk kegiatan yang tidak bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP wajib melakukan pemeriksaan gejala berkaitan dengan Covid-19 dan dilakukan tes antigen bagi pelaku suspek.

“Sebagai tambahan, seseorang yang tidak lolos screening wajib dites Covid-19 lanjutan di tempat,” ucapnya.

Terapkan Lagi Tes PCR

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan sembilan rekomendasi pencegahan Covid-19 dan penyakit menular lainnya. Di antaranya, tetap menggunakan masker di ruang terbuka dan tertutup, meningkatkan kembali kegiatan tracing and testing, meningkatkan cakupan vaksinasi termasuk booster, mengimbau para pemangku kebijakan seperti Gubernur dan Bupati untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi booster.

 

Selain itu, meningkatkan cakupan vaksinasi anak, terutama menjelang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di tahun ajaran baru. Aturan PCR negatif untuk pelaku perjalanan kembali diberlakukan, dan meningkatkan edukasi ke masyarakat untuk menginformasikan bahwa pandemi belum berakhir.

Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT mengatakan, Indonesia belum keluar dari pandemi. Dan, situasi endemi bukan berarti sudah bebas Corona, tapi penularan penyakitnya terkendali.

Berita Terkait : Antisipasi Krisis Pangan, Moeldoko Ajak Jokowi Tanam Sorgum

Dia meminta, kerja sama semua pihak baik Pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk tetap perlu menjalankan berbagai strategi pencegahan dan sistem pengendalian penularan.

“Penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh tenaga medis saja, namun semua pihak secara bersamaan,” ujar dr Adib dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6).

Ketua Bidang Penanganan Penyakit Menular PB IDI Agus Dwi Susanto meminta, Pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan lepas masker di tempat umum. Dia juga meminta Pemerintah kembali menggiatkan vaksinasi booster.

“Selain Covid, masyarakat harus waspadai berbagai penyakit lain yang muncul di musim pancaroba ini seperti Demam Berdarah Dengue, Cacar Monyet, dan, Hepatitis Akut,” kata dr Agus. ■