Warga Geruduk Medsos Dinas Pendidikan Jakarta

 Sebelumnya 
“Verifikasinya memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk menentukan penerima tahap I pada gelombang kedua. Semoga bisa segera dicairkan pada bulan berikutnya,” imbuhnya.

Budi berharap, melalui dana bantuan Pemerintah pada sektor pendidikan ini, masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik untuk keperluan sekolah anak.

“Kami akan terus mengawal sektor pendidikan yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karenanya, kami berpesan kepada para orangtua dapat terus memberikan edukasi kepada anak-anaknya, agar bijak mempergunakan KJP untuk keperluan sekolah,” tandasnya.

Baca juga : RI Beri Hibah Peralatan Medis Ke Fiji Rp 3,1 M

Banyaknya keluhan terkait KJP menjadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Basri Baco. Baco yang mengusulkan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta minta program KJP dihapuskan. Diganti dengan program sekolah gratis.

Anggota Komisi E ini menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mampu merealisasikan sekolah gratis. Dia menyarankan, anggaran KPJ dialihkan untuk program sekolah gratis.

“Alokasi KJP Rp 4 triliun. Tinggal menambah mungkin Rp 800 juta atau menjadi Rp 5 triliun tapi urusan selesai,” kata Baco.

Baca juga : Hubungan Sarwendah & Ruben Masih Hangat

Dengan sekolah gratis, Baco bilang, seluruh anak Jakarta bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus mengeluarkan biaya. Menurutnya, pendidikan merupakan gerbang utama untuk menuju kesejahteraan dan kesuksesan anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Tanpa pendidikan dibenahi, rasanya agak susah kita meningkatkan kualitas hidup anak-anak Jakarta,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, pihaknya sudah membicarakan hal tersebut dengan Disdik DKI Jakarta maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta. “Daripada kisruh terus urusan KJP,” imbuhnya.

Baca juga : Pelemahan Rupiah Berdampak Ke APBN

Selain itu, sekolah gratis juga akan mengatasi persoalan putus sekolah yang kerap dialami warga kurang mampu. Baco mengaku banyak menerima keluhan warga yang tak bisa menyelesaikan sekolah karena tidak mampu membayar iuran.

“Ijazah tertahan di swasta, anak putus sekolah. Anak nggak sekolah karena orangtua nggak bisa bayar, kan ini-ini saja masalahnya. Maka kita mesti cetak sejarah bahwa anak di Jakarta bisa sekolah semua,” pungkasnya. DRS

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 11, edisi Rabu, 26 Juni 2024 dengan judul "Bansos KJP Belum Cair Warga Geruduk Medsos Dinas Pendidikan Jakarta"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.