Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang down sejak Kamis (20/6/2024) ternyata dikacaukan hacker. Pengacau ini minta tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp 131 miliar. Belum diketahui, siapa identitasnya. Yang jelas, Pemerintah berusaha keras memulihkan PDNS agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Permintaan tebusan 8 juta dolar AS itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi kepada wartawan, sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Budi Arie belum menjelaskan secara rinci dari mana hackernya, dan motif serangan yang membuat server PDNS bisa semaput. “Ini serangan virus lockbit 3.0.2,” jelas Ketua Umum Relawan Pro Jokowi itu, memberi penjelasan singkat.
Budi Arie tak memberikan keterangan lanjutan, lalu bergegas masuk Istana untuk mengitu rapat kabinet.
Terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerepan menjelaskan dampak serangan siber terhadap PDNS. Akibat serangan itu, kata dia, 210 layanan publik di instansi pusat dan daerah terganggu.
Baca juga : Ahmad Mabruri: Sohibul Iman Punya Integritas Dan Kapasitas
Apa saja? Di level pusat, kekacauan PDNS membuat terganggunya layanan di Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi (Kemenko Marvest), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Serta beberapa layanan publik di tingkat daerah.
“Rinciannya banyak sekali. Namun, yang paling terdampak itu layanan keimigrasian,” ucap dirjen yang akrab disapa Semmy itu, pada konferensi pers mengenai perkembangan gangguan PDNS, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Meskipun layanan sempat kacau, Semmy memastikan, ada beberapa layanan yang sudah pulih. “Seperti Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, LPKK (Lembaga Pengembangan Karir dan Konseling), Kemenko Marvest, dan Kota Kediri. Sementara yang lain lagi proses. Harusnya, bisa dipercepat pulihnya,” jelasnya.
Dia bilang, indikasi serangan terjadi pada Rabu (20/6/2024) dini hari. Ransomware yang dikerahkan peretas merupakan jenis baru. Sehingga penanganan pemulihannya menjadi agak lambat.
“Kita telusuri dan temukan untuk masalah investigasi. Namanya juga varian baru, jadi kita perlu berkoordinasi dengan baik dari dalam dan luar negeri,” jelas dia.
Baca juga : Nunggu Ketajaman Taring Tiga Singa
Lebih lanjut, dia juga mengiyakan informasi yang disampaikan Menkominfo Budi Arie mengenai hacker meminta tebusan hingga 8 juta dolar AS. “Memang jalan ke sana (meminta tebusan). Mereka (penyerang ransomware) minta tebusan 8 juta dolar Amerika,” akunya.
Di kesempatan sama, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menuturkan, setelah mengetahui kejadian di PDNS Surabaya pada 20 Juni 2024, dia langsung mengerahkan tim ke lokasi. Tujuannya untuk membantu Kemenkominfo dan Telkom Sigma yang mengelola PDNS.
Diketahui, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) secara terpusat oleh pemerintah belum rampung. Sehingga, Kemenkominfo membangun Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Jakarta dan Surabaya.
“Karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kemenkominfo pusat data sementara yang ada di Jakarta dan di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya,” papar Hinsa.
Sampai saat ini, jelas Hinsa, tim gabungan BSSN, Kemenkominfo dan Polri masih berupaya mengatasi dampak dari serangan tersebut. Termasuk memulihkan data yang terkunci serta layanan publik terdampak.
Baca juga : Arini Soemardi: Itu Langkah Untuk Naikkan Daya Tawar
“Upaya-upaya ke sana sudah kami rumuskan dan kami diskusikan tadi, sehingga diharapkan bisa dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik,” tegas Hinsa.
Sedangkan, Direktur Network dan IT Solutions Telkom Group, Herlan Wirjanako menerangkan tentang tebusan yang diminta peretas PDNS. Herlan menduga, tebusan itu diminta oleh peretas kepada Pemerintah jika ingin data di PDNS yang terenkripsi atau terkunci kembali dibuka.
“Jadi memang di dark web itu, kami jalan ke sana, kami ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta dolar AS,” sebutnya.
Di sisi lain, pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya berharap Pemerintah menolak permintaan tebusan dari peretas PDNS. Jika dipenuhi, Alfons khawatir akan ada lagi pihak-pihak yang berupaya melakukan peretasan terhadap sistem keamanan Pemerintah.
“Kalau tidak dipenuhi, ya kita restore data kita dari backup. Meskipun sulit, tetapi setidaknya semua bisa belajar dari insiden ini dan menjadikannya pelajaran berharga,” pesan Alfons, kepada Rakyat Merdeka.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
