Pj Gubernur Jakarta Teguh Diminta Segera Lantik Pejabat Definitif Eselon

RM.id  Rakyat Merdeka - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi diminta segera mengisi jabatan Eselon II, III, dan IV yang kosong dengan pejabat definitif.

Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ), Budi Siswanto mengatakan, saat ini banyak jabatan yang diemban Pelaksanaan Tugas (Plt), mulai dari Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, kepala dinas, camat hingga lurah.

"Meski dari sisi aturan diperbolehkan. Namun, sebaiknya Pak Teguh segera menunjuk pejabat definitif," ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Budi menjelaskan, Plt yang diimplementasikan saat ini di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan jabatan rangkap. Sehingga, dapat dipastikan fokus kinerjanya akan terbagi.

Baca juga : Presiden Diminta Bentuk Pansel Kompolnas Baru

Contohnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta yang menjadi Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov DKI Jakarta. 

Kemudian, Sigit Wijatmoko yang merupakan pejabat definitif Asisten Pemerintahan Sekdaprov DKI Jakarta, saat ini masih menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

"Kompleksitas permasalahan Jakarta membutuhkan pejabat definitif yang bisa berfokus pada kerjanya," terangnya.

Menurutnya, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tentu akan menjadi persoalan tersendiri karena ada pejabat definitif dan Plt Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbeda komisi.

Baca juga : Kena Flu Dan Kurang Fit, Mega Dipastikan Absen Di Pelantikan Prabowo Besok

"Pembahasan APBD ini juga membutuhkan fokus dan ketelitian. Kalau dia harus mondar-mandir antar Komisi ini tentu juga kurang baik," ungkapnya.

Ia menambahkan, posisi kepala dinas juga sebaiknya segera diisi pejabat definitif, khususnya di Dinas Sumber Daya Air karena saat ini sudah memasuki musim hujan.

"Pejabat definitif tentu akan lebih memiliki rasa tanggung jawab atas amanah jabatan yang diemban," ucapnya.

Budi juga menyoroti masih banyaknya jabatan lurah yang kosong. Padahal, lurah merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. "Ini sudah pasti tidak efektif dan efisien, kita bisa bayangkan ada lurah definitif tapi juga menjabat Plt di kelurahan lainnya. Lurah ini kan sebaiknya harus selalu ada di kantornya untuk melayani warga," bebernya.

Baca juga : Sah Jadi Pj Gubernur Jakarta, Teguh Siap Sukseskan Pelantikan Presiden Dan Pilgub

Budi juga mempertanyakan, pemberian gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pejabat yang merangkap jabatan sebagai Plt. "Sudah terlalu banyak jabatan Plt, bahkan diisi dalam waktu lama. Jangan sampai ada stigma tidak ada ASN DKI yang mumpuni dan regenerasi pejabat di Pemprov DKI mandek," tegasnya.

Budi meyakini, Pemprov DKI Jakarta tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk mencegah banyaknya jabatan yang diisi Plt. "Pak Teguh pernah menjabat sebagai Kepala BPSDM Kemendagri. Saya optimistis beliau akan mampu melakukan pembenahan di Pemprov DKI. Kalau ada pejabat definitif dinilai gagal tentu bisa segera dievaluasi," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.