Dark/Light Mode

Bertemu Di Balaikota Jakarta, Teguh Dan Bima Arya Bahas Dewan Aglomerasi

Senin, 20 Januari 2025 15:50 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). (Foto: Zahra/RM)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). (Foto: Zahra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting terkait tantangan perkotaan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). 

Salah satu topik utama yang dibahas adalah tentang konsep aglomerasi, terutama terkait dengan potensi perubahan Jakarta sebagai ibu kota negara. Bima Arya menjelaskan, dengan konsep aglomerasi, diharapkan koordinasi antara Jakarta dan wilayah sekitarnya akan semakin kuat, khususnya dalam sektor transportasi terintegrasi. 

“Kami berharap agar pembangunan di wilayah Jabodetabek bisa lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Salah satu langkah konkret adalah membentuk Dewan Aglomerasi yang akan membantu pemerintah dalam menangani berbagai tantangan perkotaan yang ada,” ujar Bima Arya. 

Baca juga : Erick Minta Waktu Tempuh KA Bandara Dipersingkat

Pihak Kemendagri, lanjut Bima Arya, sedang menyusun regulasi terkait pembentukan Dewan Aglomerasi. Pemprov DKI Jakarta, menurutnya, juga diminta untuk memberikan masukan terkait teknis agar Dewan Aglomerasi ini bisa berfungsi secara efektif. 

,Selain membahas aglomerasi, pertemuan ini juga menyoroti rencana penganggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat mendukung ekonomi daerah. Bima Arya menyebutkan, program tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. 

“Bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, kami mendorong untuk mengalokasikan anggaran untuk program MBG ini. Meski demikian, bagi daerah yang lebih lemah dalam hal fiskal, program ini tidak diwajibkan,” kata Bima Arya. 

Baca juga : Erick Minta Waktu Tempuh Kereta Bandara Dipersingkat

Pj. Gubernur Teguh Setyabudi menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap mendukung program MBG. “Kami sudah mempersiapkan anggaran sekitar 459 juta untuk mendukung pembiayaan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan berjalan tahun ini,” ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Bima Arya dan Teguh Setyabudi juga membahas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Pergub ini dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum terkait proses perceraian dan pernikahan, serta untuk melindungi hak-hak istri dan anak. 

Teguh Setyabudi menegaskan, tujuan utama Pergub tersebut adalah untuk memperketat aturan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi keluarga. 

Baca juga : Cuaca Besok Di Jakarta Rabu (1/1) Hari Tahun Baru, Apakah Hujan Atau Panas?

“Pergub ini tidak menambah norma baru, tetapi justru menguatkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Ini penting untuk melindungi hak-hak istri dan anak dalam proses perceraian,” jelas Teguh. 

Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus mensosialisasikan Pergub 2/2025 untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman di masyarakat terkait peraturan tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.