Hemat Anggaran, Jamuan Rapat Di Pemprov DKI Cuma Pake Rebus-rebusan

RM.id  Rakyat Merdeka - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 DKI Jakarta.

Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, berdasarkan informasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), ada Rp 1,5 triliun uang yang berhasil dipangkas dalam dampak efisiensi anggaran.

“Ya kalau saya katakan tidak ada dampak sama sekali, tidak mungkin. Tetapi yang paling utama adalah pemerintah Jakarta yang dipimpin oleh saya dan Bang Doel, apa pun yang dilakukan dalam rangka efisiensi itu, kami memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). 

Baca juga : Hemat Anggaran, Pelantikan Gubernur Pram Dan Wagub Doel Nggak Pake Arak-arakan

Ia juga yakin kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan oleh pemerintah pusat tidak akan mengganggu jalannya berbagai program yang ada di Jakarta, bahkan akan lebih fokus pada prioritas pelayanan publik. 

“Contohnya, saya dan Bang Doel ini kan lebih suka kalau snack itu enggak perlu yang terlalu beratlah. Ya sudah yang rebusan-rebusan aja cukup,” tambahnya. 

Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap bisa menjalankan program-program prioritasnya tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang telah dijalankan sebelumnya. 

Baca juga : Hemat Anggaran Ditarget Tembus Rp 700 Triliun

Meskipun ada efisiensi anggaran, Pemprov Jakarta berkomitmen untuk terus menjaga kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memastikan Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan yang efisien. 

Meskipun ada tantangan, Pramono menegaskan bahwa dengan langkah efisiensi yang bijak, Jakarta akan tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

"Kita harus efisien, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap yang utama," tutupnya.

Baca juga : Hemat Anggaran, Pemprov Jakarta Pangkas Program Kerja Bukan Prioritas

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, pihaknya berhasil menghemat Rp 1,5 triliiun dari mengurangi kegiatan seremonial, publikasi, seminar, serta lebih memfokuskan anggaran untuk target kinerja pelayanan publik yang lebih maksimal. 

Michael menambahkan bahwa perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jakarta juga disesuaikan, bersama dengan penyesuaian dalam konsumsi makanan dan minuman untuk berbagai kegiatan pemerintahan. 

“Nah, ini juga ada beberapa komponen makan minum, terutama di aktivitas lapangan, jamuan tamu, rapat-rapat, dan pelayanan urusan lainnya,” ungkap Michael di Balai Kota Jakarta pada Selasa (18/2/2025). 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.