Pramono Minta Food Station Transparan Jalani Proses Hukum Dugaan Beras Oplosan

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menuntaskan dugaan praktik curang menjual beras premiun oplosan yang melibatkan BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang.

“Ya itu nanti aparat penegak hukumnya. Saya tidak mau ikut campur urusan itu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Pramono mengimbau,  pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penanganan isu yang tengah menimpa PT Food Station Tjipinang. 

Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian sebelum tiba di Jakarta dan menekankan bahwa tidak boleh ada upaya menutup-nutupi permasalahan yang terjadi.

“Jadi secara prinsip, kebetulan sebelum saya sampai di Jakarta saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi,” ujarnya.

Baca juga : Dinas KPKP DKI Bantah Food Station Edarkan Beras Premium Oplosan Di Ritel Modern

Gubernur juga menyampaikan bahwa semua pihak harus bertanggung jawab dan menyampaikan informasi secara jujur kepada publik. 

“Semua harus bertanggung jawab, karena bagi saya sendiri keterbukaan itu menjadi penting,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara kenyataan dan ekspektasi, maka fakta tersebut harus disampaikan secara apa adanya.

“Tetapi saya juga kemudian menyampaikan, kalau kalian semua tidak melakukan seperti apa yang dipikirkan, ya harus disampaikan apa adanya,” tegasnya.

Food Station Tjipinang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di ibu kota. Pramono menyadari tanggung jawab besar yang diemban perusahaan daerah tersebut.

Baca juga : Pertamina Foundation Lestarikan Lingkungan Lewat Program Hutan Lestari

“Karena memang FS Tjipinang ini kan salah satu yang kemudian menjaga harga di Jakarta. Dan saya berkepentingan bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono.

Meski operasional dilakukan oleh pihak manajemen FS, namun peran lembaga tersebut dinilai strategis dalam mencegah lonjakan inflasi.

“Tapi untuk menjaga harga di Jakarta dan juga untuk supaya inflasi tidak terjadi naik tinggi, maka mereka mempunyai kontribusi yang signifikan untuk itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi dugaan pelanggaran mutu beras subsidi yang didistribusikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station TjipinangJaya.

Rano menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan bersikap tegas dan transparan dalam menyikapi kasus tersebut.

Baca juga : Prabowo Ingatkan Jajarannya, Anggaran Harus Efisien & Bebas Korupsi

“Kalau memang salah, tindak. Tidak ada urusan,” tegas Rano, usai melakukan kunjungan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memeriksa beras yang didistri­busikan PT Food Station Tjipinang Jaya atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran yang merugikan konsumen.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan ini di­duga mengoplos beras premium dengan beras biasa dan men­jualnya sebagai beras premium. Selain itu, diduga menjual beras dengan takaran kurang dari yang dicantumkan pada kemasan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.