Dark/Light Mode

Dorong Semua Pihak Transparan Ke Publik

Pramono Dukung Penuh Penyidikan Beras Oplosan

Sabtu, 26 Juli 2025 06:50 WIB
Kepala Satgas Pangan Polri, Briga­dir Jenderal Helfi Assegaf, memberikan keterangan pers terkait kasus beras oplosan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (Foto: NG Putu Wahyu Rama/RM)
Kepala Satgas Pangan Polri, Briga­dir Jenderal Helfi Assegaf, memberikan keterangan pers terkait kasus beras oplosan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (Foto: NG Putu Wahyu Rama/RM)

 Sebelumnya 
Pram pun menyatakan pentingnya keterbukaan dalam menghadapi penanganan kasus ini.

“Kalau ada kesalahan atau kesengajaan, siapa pun pelakunya, ti­dak akan kami lindungi,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Pram juga menanggapi kasus ini. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. “Apa pun yang menjadi arahan mau­pun temuan, tidak boleh ditutup-tutupi,” ujar Pram di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

Baca juga : Chikita Meidy, Suami Sudah Nyerah Jalani Rumah Tangga

Pram menekankan, semua pihak harus bertanggung jawab dan menyampaikan informasi secara jujur kepada publik. “Bagi saya, keterbukaan itu penting,” tandasnya.

Food Station Tjipinang, lanjut Pram, selama ini memiliki peran penting, sebagai salah satu penjaga stabilitas harga pangan dan tingkat inflasi di Jakarta. “Mereka punya kontribusi yang besar,” tandasnya.

Saat ditanya, apa langkahnya apabila terbukti ada pelanggaran di tubuh FS Tjipinang, Pram menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum. “Saya tidak akan ikut campur,” ucapnya.

Baca juga : Gibran Happy, Banyak Anak Muda Peduli Lingkungan

Sebelumnya, terungkap prak­tik pengoplosan beras kualitas medium yang dikemas ulang sebagai beras premium. Akibat­nya, masyarakat dirugikan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, praktik pengoplosan beras dilakukan secara masif dan sistematis. Ia mem­perkirakan, kerugian masyarakat akibat kasus ini sebesar Rp 99 triliun dalam setahun terakhir.

“Kalau kecurangan ini terjadi lebih dari satu tahun atau sampai lima tahun, kerugiannya jauh di atas Rp 100 triliun,” duga Amran dalam rapat kerja bersama Komi­si IV DPR, Rabu (16/7/2025).

Baca juga : Sektor Energi Menyerap Banyak Tenaga Kerja

Menurut Amran, modusnya adalah mengemas ulang be­ras curah atau kualitas medium dengan label premium, lalu menjualnya lebih mahal tanpa peningkatan mutu. [DRS/RAA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.