Dark/Light Mode

Supaya Tepat Sasaran

Distribusi Pangan Bersubsidi Di Jakarta Harus Diperbaiki

Minggu, 27 Juli 2025 06:50 WIB
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto. (Foto: Dok. DPRD DKI Jakarta)
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto. (Foto: Dok. DPRD DKI Jakarta)

 Sebelumnya 
Ia menegaskan, bantuan sosial bukanlah hak turun-temurun, me­lainkan stimulus sementara untuk meningkatkan gizi, taraf hidup, dan ekonomi penerima. “Kalau bisa meningkat, alhamdulillah. Tapi ini bukan warisan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ang­gota Komisi B DPRD DKI M. Taufik Zoelkifli. Dia menilai, sistem distribusi pangan bersubsi­di masih menyulitkan masyarakat dan rawan penyimpangan.

Ia mengaku menerima banyak keluhan dari warga Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, terkait kesulitan mengakses pangan subsidi secara daring. “Karena kesulitan itu, warga ter­paksa menggunakan jasa tidak resmi dari pihak ketiga yang mengklaim bisa membantu. Ironisnya, warga malah dikena­kan biaya tambahan,” ungkap Taufik, Jumat (25/7/2025).

Baca juga : Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Pembangunan IKN

Ia mengecam praktik yang justru membebani masyarakat. “Program ini seharusnya meringankan beban warga, bukan sebaliknya. Kita perlu mekanisme yang adil dan bebas dari penyalahgunaan,” tegasnya.

Taufik juga mendorong agar masyarakat berani melapor jika menemukan praktik curang. Ia berkomitmen mengawal kebi­jakan pro-rakyat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan bersih dari penyelewengan.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Rano Karno menyampaikan bahwa Pemprov telah melun­curkan aplikasi daring untuk pendaftaran pangan bersubsidi. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem whitelist milik PT Bank Jakarta dan berbasis Nomor In­duk Kependudukan (NIK).

Baca juga : Perang di Perbatasan: Thailand Pakai Pesawat AS, Kamboja Pakai Senjata China

“Hanya penerima manfaat terdaftar yang dapat membeli pangan bersubsidi. Jika ada ken­dala saat mendaftar, warga bisa difasilitasi di lokasi penjualan milik Perumda Pasar Jaya atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang telah di­jadwalkan,” jelas Rano.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Jakarta Suharini Eliawati menya­takan siap menjalankan kajian yang diminta. Ia juga menyebut jalur pembelian langsung (of­fline) akan kembali dibuka di titik distribusi.

“Cukup bawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Sebe­lumnya, semua pembelian hanya bisa dilakukan secara daring, dan itu menimbulkan banyak ken­dala,” ujar Suharini. [DRS/RAA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.