Kesal Tarif Sewa Kios Meroket, Pramono Minta MRT Jakarta Putus Kerja Sama Dengan Koperasi Blok M

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi keluhan pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait kenaikan harga sewa kios di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. 

Lonjakan tarif sewa kios yang dianggap tidak wajar itu menyebabkan sejumlah pedagang memilih hengkang dari lokasi strategis tersebut. Gubernur Pramono menyampaikan, sebenarnya telah ditetapkan batas atas dan bawah tarif sewa dalam kerja sama tersebut.

“Yang pertama untuk berdagang Blok M, memang ada kerja sama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerja sama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan, ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Pramono menegaskan telah memberikan teguran kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta atas temuan pelanggaran tarif tersebut. Dia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pelaku UMKM dalam kondisi ekonomi yang sedang tumbuh.

Baca juga : Warga Happy, Semua Koridor Transjakarta Sudah Beroperasi Normal

“Sehingga dengan demikian saya sudah menegur Dirut MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerja samanya, maka saya minta untuk dibatalkan,” tegasnya.

Pramono juga menyayangkan jika pengelola atau koperasi mengambil keuntungan berlebih di tengah ramainya aktivitas ekonomi masyarakat di Blok M. Dia menegaskan bahwa pelaku UMKM tidak boleh dirugikan oleh kebijakan sepihak yang memberatkan mereka.

“Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun kooperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena,” katanya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa apabila pihak pengelola tidak mampu menertibkan tarif sesuai kesepakatan, maka Pemprov DKI siap mengambil alih pengelolaan secara langsung.

Baca juga : Massa Partai Berkarya Minta Menteri Hukum Sahkan Hasil Munas

“Jadi kalau tidak bisa ditertibkan saya minta untuk dibatalkan, lebih baik dikelola sendiri,” tambahnya.

Pramono juga menegaskan bahwa dirinya lebih memilih agar kawasan Blok M dikelola langsung oleh pemerintah daerah, ketimbang membiarkan kerja sama yang merugikan UMKM terus berjalan.

“Karena bagi saya pribadi untuk UMKM itu menjadi prioritas agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan ini kan ekonomi sedang mengeliat, di Blok M sedang baik. Jadi kalau memang tidak bisa ya dibatalkan aja dan dikelola sendiri. Tidak perlu pakai kerjasama,” pungkas Pramono.

Sebelumnya, viral di media sosial pedagang UMKM memindahkan barang dagangannya dari kios di Blok M, salah satunya akun TikTok @andremandorr.

Baca juga : Layanan MRT Jakarta dengan Pola Operasi Normal

Dalam narasinya, Andre mengaku kaget mendapat tagihan sewa kios sebesar Rp 15 juta.

"Kita tiba-tiba dapat tagihan yang enggak ngotak harganya. Kalau ditanya kenapa gue bingung. Karena gue baru banget nemuin kios yang kayak gini bentukannya, tiba-tiba tagihannya naik Rp 15 juta,” kata Andre.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.