Rakyat Bertanya-tanya Banjir Kapan Tuntasnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Banjir yang kerap melanda Jakarta belakangan ini bikin warga korban banjir geram. Sebelumnya, banjir hanya jadi rutinitas tahunan. Kini banjir besar bisa berulang dalam hitungan hari. Warga mempertanyakan upaya Pemprov DKI menanggulangi banjir. 

Dessy, seorang warga Perumahan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengatakan, baru kali ini banjir datang berkali-kali dalam waktu yang berdekatan. Sejak awal 2020, rumahnya sudah empat kali kebanjiran. “Ini sudah bukan banjir tahunan lagi, ini sih sudah dua mingguan pasti banjir!” katanya. 

Dia menuturkan, warga lain di lingkungannya sadar bahwa mereka tinggal di daerah yang memang rawan banjir. Di sekitar perumahan itu juga ada kali yang sering meluap saat hujan deras. Sementara bantuan pemerintah juga tidak ada. Akhirnya mereka berswadaya membeli pompa air untuk menyedot air ketika kali mulai meluap, patroli rutin hingga pembersihan saluran air. 

Baca juga : Ini Perubahan Rute TransJakarta

Warga sampai membeli peralatan pengeras suara yang digunakan untuk membangunkan warga manakala banjir datang. Ada pula warga yang memang sengaja meninggikan rumahnya untuk mengantisipasi banjir. “Itu semua swadaya warga loh, enggak ada dari pemerintah. Toa itu juga punya kita, bukan punya pemprov,” ungkapnya. 

Dessy berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa bertindak konkret mengatasi banjir. “Ini sudah semakin parah, tolonglah berbuat sesuatu. Saluran air dicek lagi, sungai-sungai waduk dikeruk lagi, saya lihat sekarang tidak seperti dulu,” ucapnya. 

Sementara Ani, warga Perumahan Bangun Cipta Sarana, Kelapa Gading, mengatakan baru kali ini ada banjir besar dalam waktu berdekatan. Dia mengaku mulai jarang melihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mengeruk sungai yang melintas di Kelapa Gading. 

Baca juga : Puncak Curah Hujan Tinggi Diprediksi Februari 2020, Ace Minta Semua Pihak Tetap Waspada Banjir

Bahkan dulu ada pompa yang disiagakan di perumahan itu. Namun, kini sudah mulai jarang terlihat. Warga menduga-duga penyebab banjir di Kelapa Gading, mulai dari tanggul jebol, dampak pembangunan LRT, hingga dugaan Pintu Air Sunter yang sengaja ditutup. “Apa Kelapa Gading ini mau ditenggelamkan?” sindirnya. 

Dia mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menambah alokasi anggaran penanggulangan banjir. “Sudah saatnya ang¬garan banjir tak lagi dipotong. Kembalikan semuanya anggaran penanganan banjir supaya rakyat enggak susah begini. Kasihan rumah warga yang rendah, setiap hujan lebat rumahnya terendam,” imbuhnya. 

Rifai, seorang karyawan yang bekerja di kawasan Kelapa Gading juga mengeluhkan banjir. “Banjir akhir-akhir ini di Gading diperparah oleh proyek pembangunan LRT, buktinya jalan antara Mall Kelapa Gading ke MOI (Mall of Indonesia) yang lagi sibuk pembangunan LRT gak bisa dilewatin karena banjir, kalau di jalan yang lain masih bisa,” ujarnya. 

Baca juga : BNPB Ingatkan Rakyat Siaga Hadapi Banjir di Jabodetabek

Jono yang bekerja di Tanjung Priok juga mengeluhkan jalanan di Kelapa Gading yang belakangan sering banjir. Apalagi dia berkendara dengan sepeda motor. “Sekarang jalanan rusak parah sampe hancur, banjir jadi makin gede, dan kemaren gue kejeblos, hampir jatoh dari motor gegara jalanan berlubang ketutup air,” katanya. 

Sejak Januari 2020, banjir sudah melanda wilayah Jabodetabek sebanyak 4 kali. Bencana banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, memang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi.  Banjir pada 23 Februari lalu juga melanda sejumlah layanan kesehatan, diantaranya adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sejumlah fasilitas kesehatan seperti ruang Radiologi dan Radioterapi tidak dapat digunakan akibat terendam banjir. Ini tentu berdampak pada layanan keseha¬tan masyarakat. 

Pengacara publik LBH Jakarta, Jeanny Sirait mengatakan, berulangnya bencana banjir menjadi bukti ketidakmampuan serta kelalaian pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Salah satunya, kegagalan dalam menjamin integrasi pembangunan, dan kemampuan alam dalam melakukan pemulihan diri akibat proses pembangunan yang dilakukan. 
“Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat, baik kerugian ekonomi, sosial maupun psikologi,” tandasnya. [OSP]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.