Rakerprov KONI Jakarta Demokratis, Ida: Semua Cabor Punya Hak Sama

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menilai pelaksanaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Jakarta Tahun 2025 berlangsung demokratis. Seluruh cabang olahraga (cabor), badan fungsional, hingga KONI Kabupaten/Kota diberi ruang menyampaikan pendapat tanpa intervensi.

Ida mengatakan, dirinya mengikuti Rakerprov yang digelar pada 3 Desember 2025 itu sejak awal hingga selesai.

"Saya mengikuti Rakerprov dari awal sampai akhir dan jalannya demokratis," kata Ida kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Srikandi PDI Perjuangan ini mencontohkan pembahasan di Komisi A Organisasi. Menurutnya, seluruh cabor memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pandangan, termasuk soal persyaratan dukungan calon Ketua Umum KONI Jakarta periode 2026–2030.

"Ada yang mengusulkan dukungan minimal lima anggota, ada juga 15 persen, 30 persen, bahkan sampai 40 persen," ujarnya.

Baca juga : Pemprov DKI Jakarta Bersiaga Hadapi Banjir di Puncak Musim Hujan

Dari berbagai usulan tersebut, kata Ida, forum akhirnya menyepakati jalan tengah berupa syarat dukungan 20 persen dari total cabor.

"Saya pribadi malah mengusulkan di atas 30 persen supaya ketua umum terpilih punya pondasi kuat dan serius membina olahraga prestasi, bukan sekadar coba-coba," tegasnya.

Namun karena mayoritas cabor, badan fungsional dan KONI Kabupaten/Kota sepakat pada angka 20 persen, Ida pun menerima keputusan tersebut.

"Inilah demokrasi. Semua punya pendapat dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak," katanya.

Mantan Ketua Komisi A dan Komisi D DPRD DKI Jakarta ini menilai tudingan bahwa Rakerprov tidak demokratis dan melanggar AD/ART sebagai hal yang aneh.

Baca juga : Pemprov DKI-PAM JAYA Luncurkan Jekate Running Series, Gaspolkan Gaya Hidup Sehat

"Kalau ada yang teriak-teriak rakerprov tidak demokratis, itu lucu dan aneh. Mungkin cuma cari panggung," bebernya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D ini juga menyinggung pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang dibahas di Komisi A. Menurutnya, pemilihan TPP dilakukan berdasarkan konsentrasi cabor dan dipilih langsung oleh masing-masing cabor tanpa intervensi.

"Sudah terpilih secara fair. Tapi kalau ada yang cari sensasi, apa pun hasilnya pasti dianggap salah," ujarnya.

Ida menambahkan, arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung agar pembinaan olahraga prestasi menuju PON 2028 di NTT dan NTB harus dikejar, menjadi vitamin bagi seluruh cabor.

"Target kita jelas, juara umum. KONI sebagai induk organisasi cabor harus bergerak cepat menyelesaikan proses pemilihan ketua umum," terangnya.

Baca juga : Panitera PN Jakarta Utara Divonis 11,5 Tahun Bui di Kasus Suap Putusan Lepas CPO

Ia juga mengimbau seluruh cabor agar tidak terpengaruh manuver pihak-pihak yang ingin merusak prestasi olahraga Jakarta.

"Saya sebagai Ketua Umum Sambo akan terus bergerak mengharumkan nama Jakarta di tingkat nasional bahkan dunia," tegasnya.

Ida mengingatkan pesan Gubernur Pramono agar calon Ketua Umum KONI Jakarta ke depan bukan figur yang sok gagah-gagahan, memaksakan kehendak, apalagi main klaim.

"Kasihan atlet kalau olahraga dirusak oleh orang-orang yang sok gagah-gagahan," katanya.

Kader banteng moncong putih ini menegaskan, Ketua Umum KONI  Jakarta ke depan harus mampu menyerap aspirasi dari bawah serta memiliki integritas dan rekam jejak jelas di dunia olahraga.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.