Dark/Light Mode

DPRD DKI Minta Oknum Pake Foto Al Buat TL JAKI Ditindak Tegas

Selasa, 7 April 2026 07:34 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu. Foto: Dede Iswadi/RM
Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu. Foto: Dede Iswadi/RM

RM.id  Rakyat Merdeka - Penggunaan foto berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk tindak lanjut (TL) aduan warga di aplikasi JAKI berbuntut panjang. Kasus ini dinilai mencoreng profesionalitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu, angkat bicara. Dia menyayangkan dugaan penyalahgunaan teknologi oleh oknum petugas lapangan tersebut.

"Yang pertama, saya merasa prihatin. Jika dugaan ini benar, sangat disayangkan teknologi yang seharusnya produktif justru disalahgunakan seperti ini," kata Kevin kepada RM.id, Selasa (7/4/2026).

Baca juga : DPR Minta Kasus Air Keras Diusut Tuntas dan Transparan

Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan perilaku asal bapak senang (ABS) yang berpotensi merusak kinerja birokrasi dalam jangka panjang.

"Ini jadi peringatan. Jangan sampai petugas di lapangan menggunakan cara-cara seperti itu. Bukannya menyelesaikan pekerjaan, malah AI dipakai untuk laporan yang sifatnya ABS," tegasnya.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mendesak Pemprov DKI tidak tinggal diam. Dia meminta adanya sanksi tegas agar kasus serupa tidak terulang dan menjadi preseden buruk di kemudian hari.

Baca juga : DPR Minta Kualitas Gizi MBG Untuk Anak-Ibu Hamil Terus Ditingkatkan

"Hal ini tidak bisa dibiarkan. Bisa jadi preseden bagi petugas lain. Maka perlu ada sanksi keras bagi aparat yang seperti itu," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar aparatur sebagai pelayan masyarakat tidak bersikap manipulatif dalam membuat laporan. "Jangan sampai ada laporan bohong atau kosong, padahal kenyataannya belum dikerjakan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kevin menekankan bahwa teknologi AI seharusnya dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan warga, bukan sebaliknya. "Ini harus jadi pembelajaran. Teknologi harus digunakan untuk kegiatan produktif, bukan disalahgunakan," ucapnya.

Baca juga : DPR Minta Kemenkes Usut Tuntas Kasus Ibu Hamil Ditolak 4 RS Di Papua

Sebagai anggota Komisi A, Kevin memastikan persoalan ini akan menjadi catatan khusus dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta. "Kami akan memberikan catatan khusus kepada seluruh aparat dan pelayan masyarakat di DKI Jakarta agar ini menjadi alarm bagi kita semua," ungkapnya.

Dia pun mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik. "Kepercayaan masyarakat itu sangat penting. Jangan sampai penyalahgunaan seperti ini menggerus reputasi dan integritas para pelayan masyarakat yang sudah bekerja sungguh-sungguh di lapangan," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.