Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto mengingatkan, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, perlu diusut secara menyeluruh hingga mengungkap pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.
Menurut Yulius, proses hukum harus berjalan transparan dan dapat diawasi publik agar memberikan kepastian serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat.
Ia menyampaikan, penetapan empat oknum anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI merupakan perkembangan penting yang patut diapresiasi. Namun demikian, proses hukum diharapkan tidak berhenti pada pelaku di lapangan.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Baca juga : Aktivis Disiram Air Keras, DPR: Usut Tuntas Tanpa Tebang Pilih
Yulius juga menyoroti perlunya kejelasan dalam proses pengungkapan kasus, termasuk sinkronisasi informasi antara Puspom TNI dan Polda Metro Jaya, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di ruang publik.
Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan objektif dan akuntabel.
Selain itu, Yulius menekankan bahwa peristiwa tersebut merupakan isu serius yang berdampak pada rasa aman masyarakat dan kehidupan demokrasi.
Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh. Terkait aspek hukum, ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya mengenai perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan militer.
Baca juga : Pengamat: Penanganan Cepat Kasus Air Keras Bukti Negara Tegas Tanpa Pandang Bulu
Dalam konteks ini, ia berpandangan bahwa mekanisme penanganan perkara perlu memperhatikan prinsip transparansi dan keterbukaan, termasuk kemungkinan penanganan di peradilan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Proses hukum harus transparan dan dapat diawasi publik. Setiap tahap perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat memahami bahwa proses berjalan objektif,” tegasnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Yulius juga mendorong Komisi I DPR untuk meminta penjelasan dari pihak terkait, termasuk pimpinan TNI dan unsur terkait lainnya, guna memperoleh gambaran utuh mengenai perkembangan penanganan kasus.
Ia menambahkan, sinergi antara aparat penegak hukum diharapkan dapat terus diperkuat agar proses pengungkapan berjalan efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
Baca juga : DPR Bentuk Panja Kawal Kasus Penyiraman Air Keras ke Aktivis
Menurutnya, penuntasan kasus ini menjadi penting dalam memperkuat komitmen negara terhadap penegakan hukum serta perlindungan hak-hak sipil di Indonesia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
