Jumlah Penerima KJP & KJMU Tetap, Sanksi Tegas Bagi Pelaku Tawuran dan Bullying

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). 

Namun, bantuan pendidikan tersebut dapat dicabut apabila penerimanya terbukti terlibat dalam tindakan negatif seperti tawuran dan perundungan (bullying).

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menjelaskan kebijakan pemerintah daerah terkait keberlanjutan program bantuan pendidikan yang selama ini menjadi salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta.

"Yang pertama untuk KJP itu (KJP dan KJMU) hanya dicabut kalau yang apa, siswanya punya masalah. Apakah itu tawuran, bullying, dan sebagainya," kata Pramono di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Baca juga : Jemaah Disabilitas Apresiasi Terobosan Pelayanan Haji

Pramono memastikan hingga saat ini tidak ada pengurangan jumlah penerima KJP maupun KJMU. Program bantuan pendidikan tersebut akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa di Jakarta.

"Tetapi sampai hari ini, program untuk KJP Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa KJMU, baik tahun lalu, tahun ini, maupun tahun depan jumlahnya kurang lebih sama," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan program KJP karena dinilai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak.

"Karena saya enggak mau yang namanya KJP itu dikurangi," tegas Pramono. 

Baca juga : Waspada Modus Penipuan! BRI Tegaskan Pengajuan KUR Tak Ditawarkan Secara Online

Selain mempertahankan KJP dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menghadirkan program beasiswa baru yang dikelola secara khusus oleh Pemprov DKI Jakarta melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Bahkan untuk tahun depan, bekerja sama dengan LPDP, Jakarta akan punya LPDP yang dikelola sepenuhnya oleh Jakarta," jelas Pramono. 

Pramono menjelaskan bahwa pada tahap awal, program tersebut diproyeksikan dapat memberikan kesempatan kepada puluhan siswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri melalui skema kerja sama dengan LPDP pusat.

"Kurang lebih nanti siswanya antara 50 sampai dengan 75 yang akan diberikan kesempatan untuk sekolah di luar bekerja sama dengan LPDP Pusat," katanya. 

Baca juga : Tumbuh 5,61 Persen, Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Tantangan

Menurutnya, investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas generasi muda Jakarta.

"Sehingga dengan demikian, untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan masih menjadi prioritas yang kita utamakan," imbuhnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.