Anies Lempar Tanggungan Bansos untuk Warga DKI ke Pemerintah Pusat

RM.id  Rakyat Merdeka - Menkeu Sri Mulyani menyebut, Pemprov DKI Jakarta melempar tanggung jawab bansos 1,1 juta keluarga DKI kepada pemerintah pusat. Sri mengatakan, Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran yang cukup.

Kabar ini didengarnya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. "Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu. Tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya itu 3,6 juta pemerintah pusat. Sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," beber Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).

Baca juga : Kementan Dukung Penggunaan Lahan BUMN untuk Pertanian

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta penerima bantuan dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Beban anggaran bansos pemerintah pun otomatis akan meningkat.

Kendati begitu, ia belum memberi rincian penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan ini. Yang pasti, anggaran ini akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan sosial mencapai Rp 110 triliun. 

Baca juga : Apresiasi Larangan Mudik, MPR Minta Pemerintah Penuhi Kebutuhan Masyarakat

"Kalau benar dari DKI akan di-cover pemerintah pusat, maka seharusnya tentu ada tambahan (anggaran) lagi untuk cover," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.