Respons Pemprov Antisipasi Bahaya Banjir Lelet

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah pihak pesimistis Intruksi Gubernur (Ingub) bisa efektif mempercepat pelaksanaan program banjir di Jakarta. Pasalnya, masalah banjir terjadi sejak lama.

Masalah itu sudah sering diingatkan banyak kalangan sejak musim kemarau, agarsemua program pencegahan banjir segera dijalankan.

‘’Sejak pekan lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan di beberapa daerah akan terjadi hujan besar, termasuk Jakarta. Namun, tidak ada upaya persiapan apapun yang dilakukan Pemprov DKI,’’ ungkap Pengamat Perkotaan, Azas Tigor Nainggolan.

Baca juga : November 2022, Jakarta Tuan Rumah Kongres Penerbit Internasional

Akhirnya, lanjut Tigor, warga menyiapkan sendiri langkah evakuasi sebelum air dari Katulampa tiba di Jakarta. “Rupanya Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-red) belum memiliki respons cepat melindungi warga Jakarta dari bahaya banjir. Peringatan dini atau early warning system kepada warga dan persiapan sistem bantuan darurat atau emergency response tak maksimal. Petugas datangnya setelah air turun,” ungkap Tigor dalam pesannya, kemarin.

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta itu menyebut, selain antisipasi, Pemprov DKI Jakarta juga tak serius antisipasi banjir. Buktinya, program penanganan banjir mandek. Terutama pembebasan lahan untuk normalisasi di sejumlah kali di Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta tak berani merelokasi warga dan membebaskan lahan di bantaran kali. Sudah beberapa tahun ini, tidak melakukan program ini,” tambah Tigor.

Baca juga : Pemprov DKI Diminta Diskon Biaya Pajak

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, Pemprov DKI tidak belajar dari banjir awal tahun. Padahal, Pemprov kala itu kewalahan hadapi banjir. “Apalagi saat itu cuacanya ekstrem dan datang begitu cepat. Kalau sudah belajar, saat banjir beberapa hari lalu, tidak gelagapan,” kata Zita dalam keterangannya kepada Rakyat Mrrdeka, kemarin.

Zita meminta, program pengerukan aliran sungai dan pembuatan drainase vertikal digencarkan. Namun, Zita mengingatkan, DKI Jakarta tidak bisa jalan hanya dengan naturalisasi saja, perlu ada kombinasi dengan normalisasi dengan pembebasan lahan.

“Kami dari DPRD juga sudah mulai menginventarisir masalah banjir. Guna memberikan rekomendasi kepada Pemprov, agar bisa hadapi curah hujan tinggi nanti. Jadi kalau Pemprov sudah ada RPJMD 5 tahun ke depan, disesuaikan dengan temuan- temuan dan solusi dari kami, sama-sama membangun DKI yang lebih baik,” ingatnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.