Transjakarta Tetap Layani Penumpang Di 46 Halte

 Sebelumnya 
Dikerjain Secara Keroyokan 

Sehari setelah unjuk rasa, petugas dari PT Transjakarta langsung berbenah melakukan pembersihan terhadap halte-halte yang rusak. Mulai dari membersihkan pecahan puing-puing kaca dan puing sisa kebakaran, serta mengecat ulang halte.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun mengarahkan petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Dinas Bina Marga, Petugas Prasarana dan Sarana Umum(PPSU), bahkan serikat pekerja yang merupakan insan Transjakarta dalam proses pembersihan ringan.

Baca juga : Banyak Halte Rusak, Transjakarta Alihkan Rute

Hingga kemarin, bus Transjakarta tetap beroperasi. Hanya saja di halte-halte yang dirusak oleh massa, belum bisa melayani penumpang. Misalnya layanan bus Transjakarta jurusan Pulogadung-Tosari hanya mengantar penumpang sampai Halte Dukuh Atas.

Selanjutnya, penumpang mencari alternatif lain, yakni bus Transjakarta jenis pengumpan berhenti di halte-halte tepi jalan.

Ditambah Bus Listrik

Baca juga : Jokowi Sebut Masker Bisa Jadi Peluang Bisnis UMKM Kalteng

PT Transjakarta menambah dua unit bus listrik, saat ini masa uji coba operasi di rute Balai Kota-Blok M. Transjakarta sudah menargetkan seluruh bus bakal berenergi listrik pada 2030. “Hingga akhir tahun ini, kita canangkan sebanyak 100 unit bus listrik. Sedangkan, untuk tarif masih gratis, belum ada kajian untuk tarif yang ideal untuk saat ini,” ujar Dirut PT Transjakarta, Sardjono Jhony Tirtokusumo, saat dikonfirmasi, kemarin.

Dua bus listrik yang sedang diujicobakan tidak memungut biaya kepada penumpang. Layanan itu menggunakan armada BYD, bus merek pabrikan China. Nantinya, lanjut Jhony, operator yang akan membeli dan yang akan mengoperasikan itu dibawah Transjakarta sebagai manajemen company.

“Transjakarta sudah menargetkan ditahun 2030 seluruh bis kita merupakan bus listrik, nah totalnya hampir 12.120 unit di akhir 2030,” ucapnya.

Baca juga : 25 Bus Transjakarta Terkepung Demonstrasi

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menilai, komitmen pengembangan kendaraan bermotor listrik di Indonesia harus dibarengi dengan implementasi yang harmonis dari pusat hingga daerah.

Menurutnya, keseriusan Pemerintah Pusat dalam mengembangkan kendaraan listrik tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan listrik.

Namun begitu, lanjutnya, dibutuhkan juga dukungan dari berbagai elemen. Mulai dari Pemerintah Daerah, stakeholder, dan masyarakat agar komitmen pengembangan kendaraan listrik dapat terealisasi. [FAQ/RMA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.