Dark/Light Mode

Anies Ajukan Perubahan Perda Covid-19 Ke DPRD DKI

Rabu, 21 Juli 2021 21:20 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Foto: Istimewa)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/7). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yang hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, membacakan mengenai penjelasan Perubahan Perda 2/2020.

Riza berharap, DPRD DKI Jakarta segera membahas, menyetujui, dan menetapkan perubahan yang dimaksud menjadi Perda baru. Hal ini dilakukan agar aturan penanggulangan Covid-19 dapat berjalan efektif dan lancar.

Berita Terkait : Pengangkutan Jenazah Covid-19 Di DKI Gratis, Jika Bayar Laporkan!

"Raperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang tegas dan kolaboratif dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta,” ucapnya, seperti dikutip Berita Jakarta, Rabu (21/7).

Ketua DPD Partai Gerindra ini menerangkan, beberapa pekan terakhir, angka penyebaran Covid-19 meningkat sangat pesat. Puncaknya terjadi pada 15 Juli lalu, kasus baru menembus angka 56.757 secara nasional.

Berita Terkait : Hoax Dan Pembelahan Politik, Hambat Penanganan Covid-19

Sampai 20 Juli 2021, sambung Riza, angka kematian di Jakarta mencapai 10.610 orang. Ia menekankan, data tersebut jangan hanya dipahami sebagai angka statistik semata. Sebab, banyak yang kehilangan ayah, ibu, anak-anak, dan kerabat akibat Covid-19. Angka tersebut harus dilihat dari sisi kemanusiaan.

Sejak dua pekan lalu, Pemprov DKI menerapkan PPKM Darurat, yang kini telah diperpanjang sampai 25 Juli 2021. Hal itu merupakan upaya mengerem laju penambahan kasus aktif Covid-19. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan bantuan sosial terhadap warga yang terdampak. Hal itu bentuk tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari negara dalam menjaga keseimbangan dalam penanggulangan Covid-19 dengan ikhtiar penerapan PPKM Darurat.
 Selanjutnya