Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Dukung Anies, NasDem DKI: Sudahi Perdebatan Hak Interpelasi

Jumat, 27 Agustus 2021 10:50 WIB
Politisi Partai NasDem DKI, Bestari Barus
Politisi Partai NasDem DKI, Bestari Barus

RM.id  Rakyat Merdeka - Politiisi senior NasDem DKI Jakarta, Bestari Barus menyarankan, agar hak interpelasi yang digalang oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ini tak menjadi masalah yang larut dan malah menghalangi kebangkitan Jakarta di tengah pademi Covid-19.

Mantan anggota DPRD DKI ini menyebut, hak interpelasi  hanya membuat kegaduhan. Ia pun mengajak, PSI dan PDIP  membantu pelaksanaan Formula E agar ekonomi Jakarta dapat kembali bergerak, di mana akan membuka pasar bagi para UMKM untuk show off di mata dunia melalui event balap internasional.

“Interpelasi adalah hak anggota DPRD yang tercantum dalam tata tertib dewan, namun ada hal yang aneh menurut saya, Interpelasi ini masuk kategori memalukan dan  hanya membuat kegaduhan tak penting karena materi yang mau diinterpelasi ini justru menguntungkan Jakarta di kancah internasional dan dapat menggerakkan ekonomi yang seharusnya didukung seluruh anggota DPRD,” ujar Bestari dalam keteranganya, Jumat (27/8)

Baca juga : Bela Anies, Tujuh Fraksi Tolak Interpelasi

Pernyataan Bestari ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama adalah keberhasilan Pemprov DKI Jakarta beserta Forkompinda dan seluruh masyarakatnya untuk mengendalikan pandemi. Di mana, meskipun Jakarta sempat mengalami lonjakan kasus pada Juli, namun tak sampai sebulan angka tersebut turun drastis.

“Apa yang dilakukan Gubernur Anies dan jajarannya bersama masyarakat Jakarta untuk mengendalikan pandemi berjalan baik sekali, sehingga kondisi pandemi sekarang semakin terkendali, karena tingkat penularannya turun dan kesembuhannya naik luar biasa. Vaksinasinya digenjot sampai angkanya 9 juta lebih, artinya pengendalian wabah ini juga telah berhasil melindungi masyarakat Jakarta, dan itu rata-rata wong cilik,” jelasnya

Bestari melanjutkan, bahwa apa yang dikerjakan Gubernur DKI Jakarta untuk menggelar Formula E adalah bentuk dari mempromosikan Jakarta sebagai kota aman yang pandeminya terkendali serta sejajar dengan kota-kota besar di dunia, seperti halnya New York, Tokyo, London dan lain sebagainya.

Baca juga : NasDem Punya Prasangka Baik

“Pemprov DKI melakukan upaya percepatan bukan hanya pelayanan kesehatan, tapi membuka mata dunia bahwa Jakarta aman, silahkan datanglah ke Jakarta karena pandeminya terkendali secara luar biasa, indikatornya adalah dalam waktu yang amat cepat seluruh jajaran dan masyarakat berhasil menurunkan kasus aktif dan lain sebagainya,” tambahnya.

Namun, dua pertimbangan tersebut menurut Bestari nampaknya tak dilihat oleh para anggota dewan yang mengajukan interpelasi sehingga amat aneh, ketika Jakarta sedang ingin menunjukkan kebangkitannya tetapi malah dihalangi oleh wakil rakyatnya.

Oleh karena itu, Bestari memberikan saran, agar interpelasi ini tak menjadi masalah yang larut dan malah menghalangi kebangkitan Jakarta, maka Gubernur DKI Jakarta dan DPRD  harus lebih mempersiapkan bagaimana para atlet dan seluruh peserta Formula E yang datang ke ibu kota dalam kondisi aman sekaligus memastikan roda perekonomian di Jakarta bergerak melalui event internasional ini.

Baca juga : Dukung Perekonomian Nasional, BSI Perkuat Kolaborasi Keuangan Syariah

“Sebaiknya, DPRD dari fraksi mana saja memberikan dukungan lebih besar lagi terhadap Gubernur DKI untuk mengentaskan masalah Covid-19, meningkatkan ekonomi rakyat dengan menjalankan project besar, salah satunya melalui Formula E, di mana akan membuka pasar, bagi para UMKM kita untuk show off di mata dunia melalui event ini,” paparnya.

Seperti diketahui, tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak hak interpelasi terhadap Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Mereka menilai tidak ada manfaatnya untuk warga ibu kota. Tujuh fraksi yang menolak di antaranya, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.  [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.