Genjot Pajak, Ini Rekomendasi KPK Buat Samsat DKI

 Sebelumnya 
Sementara itu, mewakili tim TGUPP Provinsi DKI Jakarta Komjen (Purn) Oegroseno menyampaikan pentingnya pemanfaatan data "Satu untuk Semua".

“Kalau di luar negeri, database semua sudah terintegrasi, walaupun kendaraan sudah berkali-kali berpindah tangan, aehingga mempermudah penanganan perkara. Ini yang saya maksud, bagaimana database kendaraan di Indonesia dapat dimanfaatkan dan digunakan secara efektif dan efisien," ujar Oegroseno.

Baca juga : Wamenag Ajak Ormas Islam Sinergi Kampanyekan Moderasi Beragama

Pada akhir pertemuan, KPK merekomendasikan beberapa hal. Pertama, ke depan, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang belum melunasi pajak.

Kedua, pembayaran pajak selain menggunakan media perbankan juga dapat menggunakan metode pembayaran lain seperti melalui e-commerce dan mini market, sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.

Baca juga : Pupuk Indonesia Kerek Penghasilan Petani Sumbar

Ketiga, sosialisasi Samsat Digital Nasional (Signal Polri) kepada masyarakat secara intensif.

Dan Keempat, selain hotline untuk sarana pengaduan masyarakat yang transparan, KPK merekomendasikan untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa terdapat penempatan provost agar masyarakat mau melapor jika terdapat permasalahan dalam pelayanan di Samsat. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.