Pemda Siap-siap Dijewer Tito

 Sebelumnya 
Diingatkan Tito, menyimpan anggaran dalam SILPA dibolehkan bila untuk menutup belanja yang tidak bisa ditunda pembayarannya. Tapi, jangan terlalu banyak. Sebab, membuat uang tidak dapat berputar.

Ada beberapa mata anggaran yang bisa digunakan untuk mempercepat program vaksinasi di masing-masing daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan me-refocusing 8 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana DAU Tahun Anggaran 2021.

Baca juga : Besok, Vaksinasi Covid Untuk Anak Usia 6-11 Tahun Sudah Bisa Dimulai

“Bagaimana realisasinya? Masih banyak yang berlebihan,” ungkapnya.

Karena itu, seluruh Pemda diminta mengecek anggaran ke BPKAD atau BAPPEDA. Daripada anggaran itu di-carry over (dipindahkan) untuk sisa anggaran pada tahun berikutnya, lebih baik digunakan untuk percepatan vaksinasi.

Baca juga : Cek Di Sini, Vaksin Covid Yang Sudah Dinyatakan Aman Untuk Anak

“Yang lain boleh digeser, termasuk percepatan vaksinasi. Namun insentif bagi tenaga kesehatan tidak boleh digeser, karena merupakan janji Bapak Presiden,” tegasnya.

Pemberian insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan, dibayarkan dari hasil penyesuaian paling sedikit 8 persen dari alokasi DAU atau DBH untuk penanganan Covid-19.

Baca juga : Mulai 24 Desember, Vaksinasi Covid Untuk Anak Sudah Bisa Jalan

Selanjutnya, Pemda dapat memanfaatkan hasil penyesuaian alokasi bantuan sosial (Bansos) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021.

“Pemda juga dapat menggandeng swasta dan masyarakat untuk mendukung percepatan vaksinasi daerah melalui dukungan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR),” tandasnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.