Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Lewat Momentum G20, KPK Dorong Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi

Sabtu, 19 Februari 2022 20:09 WIB
Deputi Informasi dan Data KPK Mochammad Hadiyana sekaligus Chair Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 dalam diskusi media bertajuk Indeks Persepsi Korupsi dan Momentum Presidensi G20 Indonesia, yang digelar oleh PWYP Indonesia, Jumat (18/2). (Foto: KPK)
Deputi Informasi dan Data KPK Mochammad Hadiyana sekaligus Chair Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 dalam diskusi media bertajuk Indeks Persepsi Korupsi dan Momentum Presidensi G20 Indonesia, yang digelar oleh PWYP Indonesia, Jumat (18/2). (Foto: KPK)

 Sebelumnya 
Dadang mengatakan, G20 memiliki peranan penting bagi upaya pemberantasan korupsi secara global. Sebab, negara yang tergabung dalam G20 berkontribusi pada 85 persen perekonomian global, 79 persen perdagangan global, dan 65 persen penduduk dunia.

Meski demikian, lanjut Dadang, 9 dari 20 negara G20 memiliki skor IPK di bawah 50. Selain itu, negara yang tergabung dalam G20 memiliki rerata skor 54. Bersama dengan negara Brazil, Turki, dan Argentina, Indonesia memiliki skor 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei.

Negara-negara tersebut memiliki skor antikorupsi yang relatif rendah jika dibandingkan dengan skor rata-rata global yang mencapai 43.

Baca juga : Presidensi G20, Buka Peluang Perluasan Akses Petani Ke Pasar Global

"Dua per tiga negara di dunia punya IPK di bawah 50. Oleh karena itu, perlu upaya G20 dalam rangka menaikan skor IPK negara-negara di dunia, seiring dengan besarnya kontribusi ekonomi dan pengaruh negara G20 secara global," pesan Dadang.

Upaya KPK memasukkan dua rekomendasi hasil IPK 2021 menjadi langkah tepat untuk mengupayakan peningkatan skor IPK pada masa mendatang.

"Isu prioritas yang dibahas dalam ACWG G20 tersebut, kami harap bisa menjawab tantangan yang dipotret dalam hasil IPK 2021 maupun indeks-indeks lainnya," sambungnya.

Baca juga : Menteri Sakti: Perpres RZ KAW Momentum Percepatan Investasi Kelautan

Selain itu, untuk mengukur tingkat atau risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah, KPK melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Pada tahun 2021, dari survei tersebut diperoleh skor Indeks Integritas Nasional sebesar 72,43 atau lebih tinggi dari target yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yakni sebesar 70.

Hasil dan rekomendasi dalam survei ini selain sebagai ukuran tingkat rawan korupsi pada suatu institusi, sekaligus menjadi guidelines perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.