Kementerian ATR Cegah Spekulan Lahan Di IKN

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai poros pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara  berupaya memastikan kelancaran pada proses pemindahan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).. 

Sesuai wewenang yang diamanatkan, Kementerian ATR telah menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) melakukan skema pengadaan tanah, dan mengidentifikasi status kepemilikan tanah pada wilayah tersebut. 

Baca juga : Kemenperin Digitaliasi Industri Pengolahan Susu  

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil  mengatakan, pembangunan IKN Nusantara perlu dimonitor agar progres pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. “Secara garis besar, kita telah melakukan identifikasi status kepemilikan tanah melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)," ungkap Sofyan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/4) 

Mantan Menteri BUMN ini menjelaskan, tanah di IKN Nusantara terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Kedua adalah Kawasan IKN Nusantara; dan Ketiga, Kawasan Pendukung.

Baca juga : Kementan & Kemenhub Siapkan Tol Laut Lancarkan Distribusi Pangan

Sebagai upaya mitigasi masalah, Kementerian ATR/BPN juga telah menyiapkan strategi untuk mencegah hadirnya spekulan di lahan IKN. Salah satunya, dengan melakukan land freezing terhadap tanah yang ada di wilayah IKN.  “Jangan sampai spekulan datang, membeli tanah sehingga tercipta harga tanah yang luar biasa,” ucap Sofyan.

Sementara  Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengutarakan, pihaknya siap membantu Kementerian ATR/BPN dalam percepatan perwujudan IKN Nusantara. "KSP dapat membantu menjadi fasilitator dalam membantu percepatan penyelesaian konflik agraria, karena secara historis KSP memiliki legitimasi menangani hal tersebut," ujar Moeldoko.

Baca juga : Keutamaan Bulan Ramadan (2)

Sebelumnya, Pemerintah melakukan Rapat Pembukaan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap I yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP).  Dalam rapat ini, Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil didampingi oleh Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki serta Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny G. Plate, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya. [MFA]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.