Biar Kapok, Sanksi Keras Industri Yang Belum Salurkan Migor Curah Subsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - Gerakan Masyarakat Anti Kartel (GERMAK) menemukan masih ada industri yang belum menyalurkan minyak goreng curah subsidi. Kondisi ini membuat masih terjadinya kelangkaan. 

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hingga 8 April 2022 tercatat baru 55 dan total 75 industri migor berkontrak yang telah berproduksi (73,3 persen). Namun, dari ke-55 Industri yang telah memulai produksi baru sebagian saja yang mencapai target sesuai ketentuan kontrak yang ada.

Berdasarkan hasil pemantauan GERMAK di beberapa daerah menunjukkan terdapat 11 pabrik migor yang belum menyalurkan sama sekali minyak goreng curah subsidi dalam periode 1-9 April.

“Fakta ini menunjukkan betapa masih rendahnya komitmen dan kepatuhan sebagian industri migor pada kontrak dan ketentuan yang ada. Padahal, para industri migor tersebut berkontrak dengan pemerintah dan berkewajiban memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng subsidi sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi),” ujarnya saat diskusi dengan media, Minggu (10/4).

Baca juga : Usman Cuma Minta Turunkan Harga Migor

Di sisi yang lain, hal ini juga dapat dinyatakan sebagai bukti kelambanan dan ketidakpedulian industri migor terhadap dampak yang dapat ditimbulkannya atas kondisi masyarakat. Yakni menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga migor serta memicu permainan di tingkat penjual ke konsumen.

Ibrahim Fahmy Badoh dari NaraIntegrita mengatakan, dari laporan masyarakat dan penelusuran yang dilakukan oleh tim pemantau lapangan terhadap beberapa pasar di Jabodetabek menunjukkan adanya potensi permainan pedagang pasar dalam menjual migor curah subsidi dalam bentuk re-packing per-liter yang dijual dengan harga per-Kilogram. 

“Sulitnya membedakan produk migor curah subsidi dengan migor curah non-subsidi bagi masyarakat menyebabkan permainan pedagang ini tidak terasa akan tetapi di sisi yang lain jelas-jelas merugikan konsumen,” ujarnya.

Sementara Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) mengatakan, terkait dengan temuan awal GERMAK ini, pihaknya menyampaikan beberapa hal.

Baca juga : Penyaluran Migor Curah Bertambah 800 Ton/Hari

Pertama, GERMAK mendukung program subsidi kigor curah yang dikelola Pemerintah melalui Kemenperin. Program ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurangi beban atas kenaikan harga CPO dan minyak goreng.

Kedua, temuan hasil pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil atas pabrik minyak goreng di beberapa daerah memperkuat laporan Kemenperin bahwa sampai hari ini masih ada industri yang belum menyalurkan migor curah subsidi. 

“Pemerintah harus segera memberikan teguran keras dan sanksi yang tegas terhadap industri migor yang belum berproduksi dan lamban memenuhi kuota produksi. Jika perlu nama-nama

perusahaan tersebut diumumkan ke publik,” ujarnya.

Baca juga : Lestari Harap Pemerintah Konsisten Cegah Stunting

“Ketiga, Koalisi Masyarakat Sipil mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam

pengawasan bersama dengan memantau potensi penyelewengan baik dengan modus Repacking atau permainan harga kepada konsumen,” bebernya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menyatakan ke-75 Industri migor wajib memproduksi dan mendistribusikan migor curah bersubsidi kepada Masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.