Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Front Nasional Pancasila Soroti Kondisi Politik-Ekonomi RI

Senin, 18 April 2022 08:39 WIB
Jumpa pers Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara (FNPPN). (Foto: ist)
Jumpa pers Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara (FNPPN). (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara (FNPPN) menyampaikan pernyataan sikap atas perkembangan politik, sosial, dan ekonomi saat ini. 

Ketua Umum FFNPPN, Letnan Jenderal Mar (Purn) Suharto, dalam pernyataan sikapnya, mengkritisi sejumlah peraturan dan undang-undang yang tidak adil bagi masyarakat dan sudah dinyatakan melanggar konstitusi. 

Baca juga : HNW: Patuhi Konstitusi, Selamatkan NKRI!

“Perkembangan politik, sosial dan ekonomi dewasa ini makin jauh dari garis konstitusi dan nilai-nilai Pancasila,” kata Suharto di Jakarta, Minggu (17/4).

Oleh karena itu, kata Suharto, Front Nasional Pancasila berkewajiban terhadap bangsa dan negara untuk mengingatkan pemerintah agar kembali taat pada konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara yang adil dan makmur. 

Baca juga : Anis Matta : Fenomena Antre Migor, Jangan Sampai Jadi Komoditas Politik

“Pemerintah dituntut menjalankan berbagai kebijakan politik, sosial dan ekonomi untuk membela kepentingan masyarakat luas, bukan membela kepentingan sekelompok kecil pengusaha dan oligarki,” kata Suharto.

Sementara salah seorang Deklarator FNPPN, Edwin H. Sukowati, meminta beberapa peraturan dan undang-undang yang sudah dinyatakan melanggar konstitusi seyogyanya dibatalkan secara keseluruhan.

Baca juga : Puan Maharani Dukung Modernisasi Pabrik Petrokimia

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 1999 ini juga menyampaikan catatan terkait bidang ideologi dan politik. Dia menyoroti, menteri yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini harus ditindak.

Adapun sejumlah tokoh yang hadir dan tergabung dalam Front Nasional Pancasila antara lain Anthoni Budiawan, Eggi Sudjana dan Hatta Taliwang. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.