Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Gelar Aksi Dukung DOB Di Kemendagri

RM.id  Rakyat Merdeka - Aliansi Pemerhati Papua Bangkit melakukan aksi damai mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

"Kami dari Aliansi Pemerhati Papua Bangkit meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan DOB di Papua," teriak Koordinator Aksi Deksa di belakang Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (13/5).

Bagi mereka, pemekaran Papua akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli Papua. Diingatkannya, Papua adalah bagian dari integrasi wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga : Jaga Kelestarian Budaya, Sahabat Ganjar Gelar Aksi Membatik Di Sleman

"Maka proses pemerataan pembangunan di Papua menjadi prioritas percepatan pembangunan pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat Papua," ucap Deksa. 

Dia menilai, DOB merupakan solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata.

"Keberpihakan negara terhadap pembangunan Papua melalui amanat UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Maka Aliansi Pemerhati Papua Bangkit mendesak kepada pemerintah pusat agar realisasi pelaksanaan amanat UU No. 2 Tahun 2021 segera dilaksanakan khususnya realisasi DOB," tambahnya.

Baca juga : Raja Salman-MBS Ucapkan Selamat Pada Putin Di Hari Kemenangan

Bagi massa aksi, DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di papua sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak untuk menikmati kesejahteraan.

"RUU pemekaran telah dibahas di DPR dengan melibatkan elemen masyarakat serta akademisi, maka tidak ada alasan oleh siapapun yang menuduh pemerintah mengeluarkan kebijakan sepihak," lanjutnya.

Para pendemo yang berjumlah 40 orang massa aksi tersebut secara bergantian berorasi. Dalam orasinya mereka menyebutkan Papua memiliki wilayah yang luas, maka tidak mungkin hanya dikendalikan oleh satu pemerintahan daerah.

Baca juga : Lebih Dari Sekadar Pemberi Modal Kerja, BNI Dukung Penuh UMKM Di Amerika Serikat

"Untuk itu perlu dimekarkan agar rentang kendali pelayanan publik semakin dekat terhadap masyarakat Papua," ungkap salah seorang orator aksi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.