Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkeu Suahasil Minta Media Tak Sebut APBN Tekor, Ini Alasannya
- ESDM Gelar Lomba Karya Jurnalistik Berhadiah Rp 122,5 Juta, Foto AI Dilarang
- Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, AHY Serahkan ke Prabowo
- Menkeu Suahasil: Defisit APBN Oktober Rp 379,3 Triliun, Masih On Track
- Korlantas-Polda Metro Perkuat Kamseltibcarlantas & Transformasi Layanan SIM
Bupati Lanny Jaya: Pemekaran Papua, Kebutuhan Rakyat Untuk Kesejahteraan
Minggu, 15 Mei 2022 14:46 WIB
Sebelumnya
Untuk diketahui, pemerintah menetapkan kebijakan moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2014 hingga kini.
Baca juga : Romo Benny: Jangan Buka Pintu Untuk Kediktatoran
Kendati demikian, terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 2/2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua justru mengamanatkan pembentukan daerah baru di wilayah Papua.
Baca juga : Partai Rakyat Libatkan Rakyat Papua Berjuang
Rencananya, akan ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pemekaran DOB di Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan RUU Provinsi Papua Selatan. [TIF]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
