Pengalihan Subsidi BBM Diklaim Demi Kemaslahatan Rakyat Banyak

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM per 3 September 2022, pukul 14.30. Untuk meringankan beban masyarakat kecil, Pemerintah pun sudah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai alias BLT. Bahkan, untuk beberapa daerah, BLT sudah disalurkan beberapa hari sebelum keputusan kenaikan harga BBM diumumkan. Total bantuan yang akan disalurkan mencapai Rp 24,17 triliun.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mendukung langkah Pemerintah ini. Menurutnya, penyesuaian harga BBM diberlakukan demi kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. Pasalnya, BBM bersubsidi yang selama ini berlaku tidak tepat sasaran dan justru dinikmati golongan yang tidak seharusnya menikmati subsidi. “Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,” katanya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Minggu (4/9).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jelas diatur bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite merupakan BBM bersubsidi. Namun, pada kenyataannya, kendaraan roda empat pribadi justru mencapai 70-80 persen yang menggunakan Pertalite. Jadi, porsi terbanyak pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum, yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi.

Baca juga : Kenaikan Harga BBM Momentum Maksimalkan Pemanfaatan Energi Bersih

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa dari total alokasi Pertalite Rp 93,5 triliun yang dianggarkan di APBN, sebesar 86 persen atau Rp 80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan 14 persen atau Rp 13,1 triliun dinikmati dunia usaha. Namun, dari nilai yang dinikmati rumah tangga, ternyata sebesar 80 persen dinikmati kalangan mampu.

Begitu juga dengan Solar. Dari total subsidi Rp 143,4 triliun, sejumlah 11 persen atau Rp 15 triliun dinikmati rumah tangga dan 89 persen atau Rp 127,6 triliun dinikmati dunia usaha.

Dengan fakta ini, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, keputusan Pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial sudah tepat. Subsidi energi yang selama ini dikucurkan semakin membengkak sementara penggunaan subsidi tidak tepat sasaran.

Baca juga : Kendalikan Inflasi, Istri Mendagri Apresiasi Pasar Rakyat TP PKK Bali

Ia pun tidak mempermasalahkan besaran bansos yang akan diberikan pemerintah, karena pada hakikatnya setiap jenis bantuan pasti memiliki manfaat. “Besaran mau berapa saja tetap bisa kurang, kan tujuan pemerintah memberikan bantuan agar yang miskin tidak bertambah miskin,” ucap Agus, sambil memberi catatan agar Kementerian Sosial memastikan data yang dimiliki sudah diperbarui sehingga penyaluran bansos tepat sasaran.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan berpandangan sama. Menurutnya, pengalihan subsidi merupakan keputusan tepat di tengah tekanan ekonomi yang dialami hampir semua negara di dunia. Intelijen akan memastikan pengalihan subsidi ini tepat sasaran dan diterima masyarakat yang kurang mampu.

“Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan, situasi global masih akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Pengalihan subsidi ini juga akan mendorong proses transisi energi Indonesia menuju energi berkelanjutan yang mandiri,” kata Budi Gunawan.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.