Dewan Pers

Dark/Light Mode

Asalkan Daya Beli Masyarakat Kuat

Pengalihan Subsidi Untuk Jaga Ketahanan Ekonomi

Kamis, 1 September 2022 07:50 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. (Foto: Dok. DPR RI)
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana mengalihkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat miskin sebesar Rp 24,1 triliun. Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai, kebijakan alih anggaran untuk bansos sudah tepat. Kebijakan itu diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

“Komisi VII mendukung pengalihan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana Pemerintah menyesuaikan harga BBM,” kata Eddy.

Berita Terkait : Presiden Jokowi Bagi-bagi BLT BBM Di Papua

Namun, saat pengalihan anggaran subsidi BBM menjadi bansos, Pemerintah harus melakukan revisi Perpres 191/2014 agar menjadikan tepat sasaran.

Sehingga ada payung hukum yang jelas untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.

Berita Terkait : Sahabat Sandi Gelar Pelatihan Budidaya Ikan Dengan Pakan Mandiri Di Majalengka

Langkah itu perlu segera dilakukan untuk mempercepat proses. Komisi VII, lanjut dia, siap untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan revisi perpres tersebut.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, dengan adanya pengalihan subsidi, masyarakat kurang mampu tetap memiliki daya beli. Pengalihan subsidi juga untuk kepentingan fiskal, mengamankan APBN, dan mengalihkan sebagian subsidi dari energi ke non-energi.

Berita Terkait : Ekonom: Arahkan Subsidi BBM untuk Kalangan Tak Mampu

Bentuk dari pengalihan anggaran itu dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau fasilitas kesehatan dan pendidikan. “Agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat,” kata Said.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, selain bansos untuk orang miskin, kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang, perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM.
 Selanjutnya