Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto, semakin hari semakin lengket. Dalam banyak momen, mereka sering jalan dan kunjungan bareng. Keduanya juga sering saling memuji. Apakah kelengketan Jokowi-Prabowo akan berlanjut sampai 2024? Kita lihat saja nanti.
Kemarin, Jokowi mengajak Prabowo kunjungan kerja ke Maluku. Agendanya adalah peresmian Jembatan Wear Fair, pembagian BLT BBM kepada masyarakat, dan penyerahan sepeda motor untuk Kodim Tual.
Di kunjungan kerja ini, sebenarnya yang berkaitan dengan tugas Prabowo hanya satu, yaitu penyerahan sepeda motor untuk Kodim. Namun, Prabowo terus nempel di dekat Jokowi di setiap lokasi kunjungan. Contohnya, saat meresmikan Jembatan Wear Fair, Prabowo berdiri di samping kiri Jokowi sambil dadah-dadah. Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang punya hajat, malah berdiri agak di belakang. Saat menyapa warga, Prabowo juga setia di samping Jokowi.
Apalagi saat penyerahan sepeda motor ke Kodim Tual, Prabowo menjadi bintangnya. Saat Jokowi menjajal salah satu sepeda motor, Prabowo yang berdiri di samping kirinya, memberikan penjelasan ke Jokowi. Sambil duduk di atas motor, Jokowi terlihat mendengarkan dengan seksama penjelasan Prabowo.
Baca juga : Masalah Kesehatan Mental Usia Produktif Semakin Meningkat
Sebelumnya, momen kebersamaan Jokowi-Prabowo juga terlihat saat Salat Idul Adha bersama di Masjid Istiqlal, Minggu, 10 Juli 2022. Prabowo di posisi sangat istimewa, karena salat persis di samping kanan Jokowi.
Saat HUT Bhayangkara pada 5 Juli 2022, Jokowi dan Prabowo juga terlihat sangat mesra. Jokowi menyapa khusus Prabowo sebelum upacara peringatan dinyatakan usai. Prabowo langsung memberikan salam hormat kepada Jokowi sembari menunggu Kepala Negara menghampirinya. Jokowi dan Prabowo juga terlihat akrab saat berada di UEA.
Gara-gara kedekatan ini, muncul dorongan agar Jokowi dan Prabowo berlanjut di 2024. Salah satunya oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer yang juga penggagas Jokpro (Jokowi-Prabowo), Muhammad Qodari. Apalagi, ada penjelasan dari Jubir Mahkamah Konstitusi bahwa presiden dua periode tidak dilarang untuk mencalonkan diri menjadi wapres.
Qodari menyebut, ada dua alasan kemesraan Jokowi-Prabowo akan berlanjut sampai 2024. Pertama, Prabowo akan senang mendapat wakil sekaliber Jokowi, tokoh yang sangat populer dan notabene petahana. Kedua, jika bersama Jokowi, dukungan parpol, utamanya dari koalisi, akan maksimal.
Baca juga : Poros Prabowo-Puan: Kode Keduanya Bakal Semakin Akrab
Qodari bahkan mendorong agar Prabowo-Jokowi bisa menjadi calon tunggal di Pilpres 2024. Apalagi sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga pernah menyinggung soal koalisi tunggal. "Mungkin saja (Prabowo-Jokowi calon tunggal). Karena Pak Hasto pernah ngomong, mewacanakan koalisi tunggal pada Pilpres 2024," ulas Qodari.
Dia beralasan, calon tunggal ini sangat penting untuk mencegah polarisasi seperti 2014 dan 2019. "Tidak terjadi polarisasi, karena kotak kosong tidak bisa dilabeli sebagai calon Islam gitu misalnya, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok identitas," tuturnya.
Bagaimana tanggapan parpol? Ketua Bappilu PDIP Bambang “Pacul” Wuryanto paham, sesuai Undang-Undang, Jokowi bisa menjadi cawapres di Pilpres 2024. Namun, untuk diajukan dari PDIP, belum tentu. Sebab, di PDIP, penentuan capres-cawapres ada di tangan Megawati Soekarnoputri. Semuanya harus patuh dengan keputusan Mega.
“Siapa pun yang merasa sebagai kader banteng, harus tegak lurus dengan keputusan partai. Dalam hal ini, siapapun nanti yang diputuskan Ibu Mega sebagai capres dan cawapres dari PDIP, maka harus diterima oleh semua kader PDIP,” ucapnya.
Baca juga : Imin Cs Berprasangka Baik
Sementara, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan, tak menutup kemungkinan memasangkan Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024. Secara konstitusional, tak ada aturan yang melarang Jokowi maju kembali di ajang Pilpres, asal menjadi cawapres.
Meski begitu, Habiburokhman tak bisa berbicara lebih banyak terkait kemungkinan cawapres yang akan diusung Gerindra. Sebab, kewenangannya berada di tangan Prabowo. "Kalau secara konstitusi memungkinkan, tapi dalam konteks politik itu bukan kewenangan saya. Kewenangan ada di Pak Prabowo," ucapnya.
Sedangkan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh yakin Jokowi tidak akan mau menjadi wakilnya Prabowo pada Pilpres 2024. Keyakinan Paloh ini berdasarkan kebatinan setelah mengenali banyak hal dari sosok Jokowi. "Saya kenal betul Jokowi, hingga kebatinannya," ucap Paloh.â–
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
