Deklarasi 10 November Jadi Ambyar

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai NasDem ingin koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres dideklarasikan pada 10 November nanti. Namun, PKS dan Demokrat belum sepakat. Alasannya, masih ada kesepakatan koalisi yang belum rampung. Akibatnya, deklarasi 10 November terancam ambyar.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengakui, partainya mengusulkan deklarasi koalisi digelar pada 10 November. Tanggal ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan sehari sebelum ulang tahun Partai NasDem pada 11 November.

Baca juga : SIM Keliling Bekasi 1 November, Hadir Di Mega Hypermall

Namun, tawaran tersebut sejauh ini belum disepakati oleh PKS dan Demokrat, karena kendala teknis. "Teman-teman Demokrat sedang mendampingi Pak Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri. Sementara PKS usulkan akhir tahun,” kata Willy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, partainya menawarkan agar deklarasi koalisi lebih dulu. Sedangkan deklarasi capres-cawapres menyusul belakangan. Menurut dia, penunjukan cawapres tidak perlu terburu-buru karena mesti mempertimbangkan siapa yang bakal jadi kompetitor dalam Pilpres.

Baca juga : Jadwal SIM Keliling Jakarta Senin 1 November, Cek Di Sini Lokasinya…

"Masalah cawapres kita tunggu siapa lawan tandingnya. Baru nanti kita dalami," ucapnya.

Untuk sosok cawapres, Willy mengakui belum ada kesepakatan. PKS ingin mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang jadi cawapres. Sementara Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang jadi cawapres.

Baca juga : Puluhan Musisi Top Bakal Ramaikan Festival Pekan Gembira Ria November Mendatang

Willy menegaskan, NasDem tak ingin Anies kawin paksa di Pilpres nanti. “Yang jadi episentrum kan Mas Anies. Sejauh ini sinyal tim kecil yang terus komunikasi rasional. Dua hal kita sepakati, bagaimana mempersembahkan dwitunggal ke publik. Artinya tidak kawin paksa, chemistry terbangun. Sementara rasionalitas pengusungan tentu cenderung posisi menang,” ungkapnya.

Jubir Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, partainya memang belum menyetujui deklarasi lantaran masih perlu waktu untuk mendiskusikan dengan tim internal. Herzaky menjelaskan, koalisi yang bakal dibangun didasarkan pada prinsip kesetaraan. Sehingga, setiap anggota koalisi bebas berpendapat dan mengambil sikap masing-masing. Namun, ihwal deklarasi mesti, disepakati bersama.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.