Antar Menteri Gede Egonya

RM.id  Rakyat Merdeka - Hasil temuan KPK mengungkapkan koordinasi antar kementerian buruk dan saling tertutup. Ego sektoral antar kementerian masih sangat besar. Jika semua gede egonya, gimana mau ngurus negara dan rakyat.

Saling tertutup antar kementerian disinggung Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin. Kata Ghufron, antar kementerian tidak terbuka. Kondisi ini menyebabkan ruwetnya sistem pemerintahan.

"Yang maunya (sistem) efektif menjadi efisien, yang mestinya terbuka dan saling membuka pada pihak lain, faktanya malah saling tertutup, tidak ngopi dengan tetangganya," kata Ghufron, membuka paparan.

Bahkan, masalah ini juga terjadi antar direktorat. Antar direktorat tidak nyambung dalam urusan sistem. "Jangankan antar kementerian, antar-direktorat saja kadang tidak, tidak ngopi, tidak nyambung. Mereka berpikir itu urusanmu, urusanku ada juga," ujarnya.

Baca juga : Teken Kontrak, Rumah Jabatan Menteri di IKN Mulai Dibangun

Lebih lanjut, kata pria kelahiran Sumenep ini, KPK terus berupaya menyatukan sistem Pemerintah agar terpadu. KPK kerap memediasi sengketa antar kementerian yang tidak penting.

"Ini yang kemudian mengakibatkan, Pak, mohon maaf, KPK ini kemudian banyak kali mengakurkan, memediasi persengketaan yang nggak penting dan nggak perlu," jelas dia.

Misalnya, masalah di pelabuhan yang dikelola banyak pihak, tapi tidak terintegrasi. Menurut dia, ada banyak kementerian yang terkait dengan pelabuhan. KPK pun bergerak aktif menyelesaikan masalah ini.

Apa tanggapan Istana soal temuan ini? Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani tidak menihilkan atau mengiyakan temuan KPK bersama terkait ego sektoral dari masing-masing kementerian.

Baca juga : HT Lantik Relawan Perempuan dan Anak Perindo, Ini Tugasnya

Menurut dia, kolaborasi dalam sistem informasi antar kementerian ini memang pekerjaan rumah lama yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Bahkan, presiden sudah pernah mengarahkan melalui peraturan resmi.

"Basisnya adalah Perpres Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Presiden sudah perintahkan agar semua sistem informasi yang ada ini harus berbagi pakai dan memiliki tingkat interoperabilitas tinggi," tandas Jaleswari kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Tujuannya, agar semua sinkron. Baik dari perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan dan pelaporan kinerja Pemerintah. Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang telah dirancang dan akan segera terbit adalah R-Perpres Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

"Perpres ini adalah dasar untuk penyatuan seluruh aplikasi di kementerian/lembaga dan daerah. Pemerintah akan terus mendorong integrasi antar sistem, pusat-daerah agar mekanisme pemerintahan lebih efektif dan efisiensi," tutur dia.

Baca juga : Warga Singapura Antar Makanan Ke Antartika

Hal senada dikatakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Menurutnya, ego sektoral antar kementerian merupakan cerita usang. Misalnya, pada kasus impor komoditas pangan. Ada kementerian yang membatasi kuota, tapi ada juga yang menambahnya.

"Impor daging, bawang putih, CPO, itu rata-rata jadi perkara korupsi. Daging sapi dan macam-macam sudah terbukti. Masing-masing kementerian mengklaim lebih berhak dan berwenang mengatur, sehingga menimbulkan masalah," beber Boyamin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, soal tingginya ego antar kementerian tidak terjadi kali ini saja. Namun, saat ini lebih parah. Karena itu, dia meminta, KPK memutus cerita lama ini. "KPK juga harus pada posisi memperbaiki tata kelola ini agar lebih baik, yang semangatnya kemudian anti korupsi," tukasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.