Dark/Light Mode

TNP2K Dan IBER Gelar Diskusi Bahas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Sabtu, 17 Desember 2022 17:57 WIB
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Indonesia Bureau of Economic Research (IBER) menggelar diskusi di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (15/6). (Foto: Istimewa)
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Indonesia Bureau of Economic Research (IBER) menggelar diskusi di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (15/6). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Indonesia Bureau of Economic Research (IBER) menggelar diskusi bersama akademisi dari berbagai kampus, untuk membahas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dalam diskusi bertajuk Menuju 0 persen Kemiskinan Ekstrem di Indonesia: Tantangan, Kebijakan, dan Solusi untuk Pertumbuhan Inklusif di Indonesia yang digelar di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (15/6), sejumlah akademisi dan peneliti dari dalam dan luar negeri ikut terlibat. Antara lain Prof Rema Hanna dari Harvard University dan Prof Sabina Alkire dari Oxford University.

Sementara dari dalam negeri sejumlah pembicara dari Universitas Indonesia, IPB, UNAIR, UGM, hingga Universitas Andalas hadir dalam acara tersebut. Acara juga turut dihadiri oleh Direktur IBER M. Chatib Basri, Penasihat Kebijakan Senior TNP2K Sudarno Sumarto, dan Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi.

"Forum ini merupakan bagian dari komitmen TNP2K untuk menyediakan semacam wadah kolaborasi antara Pemerintah dan pelaku non-pemerintah, dalam hal ini adalah pihak akademisi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi, membuka sambutannya.

Baca juga : Kominfo Gelar Sosialiasi Pemberantasan Terorisme Di KUHP Baru

Suprayoga menerangkan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang terbit pada Juni 2022.

Suprayoga berharap diskusi yang melibatkan akademisi nasional dan internasional ini dapat memicu peningkatan penelitian penghapusan kemiskinan ektrem, yang ditargetkan menyentuh angka 0 persen pada 2024 mendatang.

Lebih lanjut, Suprayoga menyebut diskusi ini menjadi penting dan mendesak. Karena Pemerintah hanya memiliki tenggat waktu dua tahun untuk menghapus kemiskinan ekstrem yang saat ini masih berada di angka 2 persen.

Menurutnya Pemerintah memerlukan upaya keroyokan agar target tersebut tercapai.

Baca juga : Ketemu Menkeu Qatar, Erick Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi

"Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K selalu menyatakan di beberapa kesempatan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem ini harus dilakukan melalui upaya kolaborasi, sinergi, juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak yang kita kenal dengan nama pentahelix,” ujar Suprayoga.

Pada kesempatan yang sama, Prof Sabina dari Oxford University mengungkapkan, Indonesia dinilai sebagai negara yang berhasil. Sebab mampu mengangkat 8 juta penduduk Indonesia dari garis kemiskinan dalam rentang waktu yang cukup singkat, yakni 5 tahun.

"Sejumlah indikator kemiskinan multidimensi (MPI) di antaranya kebutuhan atas kecukupan nutrisi, pemenuhan pendidikan dasar, akses listrik hingga sanitasi menunjukan penurunan yang signifikan. Ini membuat Indonesia menjadi negara kedua tercepat setelah Cina yang berhasil menurunkan banyak indikator kemiskinan multidimensi," tambahnya.

Atas keberhasilan tersebut, sejumlah akademisi dalam negeri sepakat perlu ada peningkatan kapasitas dan wewenang dari TNP2K. Apalagi dengan target tenggat waktu penghapusan kemiskinan ekstrem yang tersisa dua tahun.

Baca juga : Rieke Usul Komisi VI DPR Panggil Ahok

Abdillah Ahsan, akademisi UI yang hadir pada sesi tematik 2 bahkan mengusulkan, perlu dipertimbangkan agar kedudukan TNP2K menjadi lembaga setingkat kementerian di bawah koordinasi langsung Presiden, melalui payung hukum Peraturan Pemerintah.

"Dengan mendudukkan TNP2K sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, diharapkan membuat lembaga ini memiliki wewenang yang lebih kuat dalam sinkronisasi, koordinasi dan optimalisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.