Menteri Basuki Dan SYL Masuk Empat Besar Menteri Terbaik

 Sebelumnya 
“Itu beras Bulog tipis karena saat panen raya sedikit serap be­ras petani, kinerja serapan Bulog menurun terus sejak 5 tahun terakhir,” pinta Razikin.

Peneliti Utama bidang perta­nian Prof. Pantjar Simatupang menegaskan BPS satu-satunya otoritas data statistik yang menjadi rujukan bahwa memang benar ter­jadi surplus beras 2022. BPS me­laporkan produksi beras tahun ini surplus lebih kurang 1,7 juta ton. Survei cadangan beras yang juga dilakukan BPS juga menegaskan stok beras hingga akhir Juni 2022 sebesar 9,71 juta ton.

“Bulan Juli sampai Desember memang musim paceklik, tapi menurut data kerangka sampling area (KSA) BPS, produksi beras kita mencapai 13,34 juta ton. Kalau ditambahkan stok pada akhir bulan Juni 9,71 juta ton maka ketersediaan pasokan be­ras selama Juli sampai Desember mencapai 25,05 juta ton. Itu ketersediaan beras yang sangat banyak,” ujar Prof. Pantjar.

Baca juga : PPKM Dicabut, Jokowi Minta Masyarakat Tetap Pakai Masker

Sementara kebutuhan konsumsi beras, jelas Prof Pantjar, untuk periode Juli-Desember hanya 15,14 juta ton. Ini berarti terdapat surplus pasok beras sekitar 7,91 juta ton. Angka ini pula yang men­jadi perkiraan stok beras nasional pada akhir Desember 2022. “Stok beras kita lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan. Jadi tidak ada kekurangan stok itu,” sebutnya.

Lebih lanjut, Prof. Pantjar menegaskan kinerja Kementan dalam mengawal produksi be­ras tahun ini bisa dibilang cu­kup baik. Pertanyaanya, kenapa Bulog menyerap beras di periode yang memang produksi sedang defisit. “Kalau beli beras disaat petani sedang panen raya kan barangnya banyak. Jadi nggak perlu lah itu impor. Sayang sekali kan saat kinerja produksi padi baik selama 11 bulan, ke­mudian rusak karena impor beras di bulan Desember,” tegasnya.

Prof. Pantjar menambahkan, hendaknya cadangan beras Bulog ini tidak dijadikan dasar menyimpulkan bahwa Indonesia defisit beras sehingga kemudian diputuskan melakukan impor be­ras. “Stok beras Bulog bukanlah stok beras nasional,” tegasnya.

Baca juga : Momen Seru Jokowi Nonton Basuki Dan Ridwan Kamil Main Gateball

Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rahmat Pambudi menilai, yang terpenting saat ini adalah memperbaiki masalah data dan menjadikan BPS sebagai sumber data. “Kita ingin data menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam proses pengertian polemik impor beras. Saya senang BPS telah melaku­kan perbaikan terus-menerus dan saya merasakan perbaikan itu,” ujar Rahmat Pambudi.

Rahmat tegaskan perbaikan ini penting dilakukan untuk meya­kinkan publik bahwa pemegang otoritas data adalah BPS.

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof Arif Satria juga meminta po­lemik perlu tidaknya impor beras harus dilihat secara detail melalui otoritas data pada BPS. Data menjadi penting karena berkaitan langsung dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat.

Baca juga : Komisi Energi DPR Siap Bantu Jokowi Akselerasi Kebijakan Energi Terbarukan

“Kita sudah memiliki satu kebijakan bahwa sumber data hanya satu, yaitu yang mempunyai otoritas adalah BPS, bisa menyampaikan data-data akurat sebagai dasar perlu tidaknya impor,” katanya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.