Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Akademisi mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi tujuan utama Sustainable Development Goals (SDGs).
Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Mohammad Jehansyah Siregar menilai program Pemprov Jabar belum menyentuh pembangunan dan tata ruang di sejumlah kota. Salah satu yang disorot adalah pembangunan Bandung Planning Gallery yang pemanfaatannya dinilai belum optimal.
Baca juga : NasDem Dorong Sigit Wijatmoko Isi Jabatan Sekda DKI
"Kang Emil pernah membuat rusunawa di Sadang Serang dan Rusunawa Rancacili. Namun skema yang tersebut belum berhasil. Bahkan saya pernah sampaikan jangan sampai Rusunawa Rancacili dijadikan tempat shooting film Pengabdi Setan 3. Disain yang dibuat bagus namun mangkrak,"kata Jehansyah dalam keterangannya, akhir pekan ini.
Diakui Jehansyah, Ridwan Kamil sangat senang dengan konsep smart city. Harusnya konsep itu bisa diterapkan dengan menjadikan Kota Bandung sebagai Conscious City. Bukan lagi smart city sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke 11 yaitu sustainable cities and communities.
Baca juga : Santri Di Lampung Sosialisasikan Kinerja Ganjar Pranowo
"Harusnya APBD yang ada dapat dimanfaatkan lebih optimal menuju SDGs," harap Jehansyah.
Dari sisi lingkungan, Jehansyah melihat belum ada gebrakan regulasi yang sangat berar seperti menyediakan minimal 30% ruang terbuka hijau (RTH) di kota Bandung dan kota megapolitan lainnya di Jabar. Di Kota Bandung sendiri RTH masih dibawah 10%. Padahal penyediaan minimal 30% RTH merupakan amanat UU Tata Ruang dan Perda. RTH itu seharusnya dipusatkan di sepanjanga bantaran sungai.
Baca juga : BNI dan AFPI Dorong Percepatan Digitalisasi Pada Industri Jasa Keuangan
Dengan adanya APBD Pemprov yang cukup besar, seharusnya Pemrov Jabar dapat mengambil peran dalam penguasaan lahan tersebut. Bukan dipergunakan untuk pembangunan yang tak fundamental dan tak berpengaruh signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Jabar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya