Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tingkat Kepuasan Publik 76 Persen

Jelang 2024, Rating Jokowi Naik Terus

Senin, 23 Januari 2023 08:04 WIB
Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Menteri BUMN Erick Thohir, dalam Jalan Sehat NU, di Solo, Minggu (22/1). (Foto: Setpres)
Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Menteri BUMN Erick Thohir, dalam Jalan Sehat NU, di Solo, Minggu (22/1). (Foto: Setpres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tahun politik jelang Pemilu 2024, rating Presiden Jokowi naik terus. Salah satunya bisa dilihat dari tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang mencapai angka 76 persen.

Fakta ini merupakan hasil riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil survei LSI dirilis kemarin dalam diskusi bertajuk "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini". 

Survei LSI ini digelar 7-11 Januari, melibatkan 1.221 responden dengan tingkat kepercayaan 95 pesen dan margin of error 2,9 persen. 

Hasilnya, kepercayaan publik terhadap Jokowi yang sebelumnya sempat rontok di tahun lalu karena kebijakan kenaikan harga BBM, sekarang sudah melesat jauh. Berdasarkan survei tersebut, publik yang puas terhadap kinerja Jokowi menyentuh angka 76 persen. 

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, angka tersebut meningkat jauh dibanding survei yang sama yang dilakukan periode 5-10 September 2022 lalu. Saat itu tingkat kepuasan publik terhadap presiden hanya sebesar 62,6 persen. Lalu di periode 24-28 September naik tipis (64,8 persen) dan Oktober (67 persen).

"Sejak 3 bulan terakhir kinerja presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat," kata Djayadi dalam paparannya, kemarin. "Jadi kalau kita lihat tiga bulan terakhir peningkatannya cukup signifikan," sambungnya.

Berita Terkait : Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Tembus 76,2 Persen, Tiap Bulan Naik 3 Persen

Dari temuan LSI, peningkatan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi publik terhadap ekonomi dan hukum. Meskipun, mayoritas responden menilai ekonomi secara negatif dibandingkan yang menilai positif. Yakni 35,6 persen berbanding 27 persen.

Tapi trennya positif dibandingkan 3- 4 bulan terakhir. Karena yang menilai negatif cenderung menurun secara signifikan dari 52 persen pada September menjadi 35 persen pada Januari.

Begitu juga, penilaian terhadap kondisi hukum yang lebih banyak yang menilai negatif 32,6 persen, dibandingkan yang menilai positif yaitu 27,6 persen. Namun, seperti ekonomi, trennya positif. Tren penilaian negatifnya berkurang sejak 3 bulan terakhir. 

"Tren kinerja presiden ini sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi ekonomi dan persepsi terhadap hukum sejak 3 bulan terakhir," sebutnya.

Apa rahasianya kepuasan publik begitu tinggi terhadap Jokowi? Menteri BUMN, Erick Thohir kasih penjelasan. Erick yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan, tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi karena keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi saat dihajar pandemi Covid-19 selama hampir 3 tahun.

Bahkan jika dibandingkan negara lain, kata Erick, pertumbuhan ekonomi di Indonesia peringkat dua setelah India di G20. Bahkan Indonesia masih mengungguli China. Yakni mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen.

Berita Terkait : Jokowi Ganti Gaya

Salah satu kunci penyelamat di tengah ancaman resesi global ini akibat pandemi Covid-19, kata Erick, tak lepas dari keputusan tepat Presiden Jokowi. Erick menilai, policy atau kebijakan yang diambil Jokowi selama ini, terbukti efektif dalam menangani Covid-19.

"Bagaimana policy Pak Jokowi sejak awal, itu gas dan rem. Beliau sangat yakin dan mempertahankan itu," ingatnya.

Selain itu, mantan bos Inter Milan itu menyebut kebijakan Jokowi terkait hilirisasi, juga terbukti ampuh. Sehingga Indonesia tidak lagi mengirim barang mentah yang tidak punya nilai tambah. "Kebijakan hilirisasi menyelamatkan kita," kata Erick.

Untuk itu, hilirisasi terus didorong oleh pemerintah tidak hanya menyasar komoditas tambang. Tapi juga sawit hingga swasembada gula di tahun 2030.

"Kita lihat Indonesia perfect kondisinya, kita punya nikel, sawit, gula menjadi etanol, artinya ketika kita terus menjadi salah satu negara pengimpor BBM sejak tahun 1993, kondisi ini harus kita siasati dengan kekuatan policy negara kita," tuturnya.

Ia menyadari, banyak pihak yang menolak kenaikan BBM. Namun, ia menggaris bawahi, meskipun BBM naik, solar dan pertalite masih disubsidi oleh pemerintah. "Solar dibantu Rp 6.500 per liter. Pertalite masih disubsidi Rp 1.000. Artinya pemerintah masih membantu," terangnya.

Berita Terkait : Tingkat Kepuasan Publik Bisa Jadi Modal Kampanye Kandidat Capres

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengapresiasi tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi. Kata dia, tidak mudah menjaga kepuasan masyarakat di tengah situasi global yang tidak menentu seperti saat ini.

“Kita lihat, sekalipun kita menghadapi Covid-19 dan berbagai permasalahan muncul, tapi ekonomi kita tetap survive. Ini luar biasa,” ujarnya.

Namun, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas kinerja Jokowi tidak serta merta membuat masa jabatan presiden bisa diperpanjang. Menurutnya, di tengah masyarakat yang menyatakan puas tersebut mereka tidak menginginkan Jokowi untuk maju yang ketiga kalinya ataupun ada penundaan pemilu.

"Siapa pun yang berkuasa, sebesar apa pun tingkat kepuasan publik, sebesar apapun dukungan terhadap Jokowi melimpah itu bukan alasan untuk melakukan penundaan-penundaan pemilu," pungkasnya.■