Program Perhutanan Sosial Berhasil Tingkatkan Kesejahteraan Petani

RM.id  Rakyat Merdeka - Para pelaku perhutanan sosial yang tergabung dalam Gema Perhutanan Sosial, Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), Perkumpulan Rejo Semut Ireng, Pojok Desa, dan Perkumpulan Arupa menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi karena program perhutanan sosial telah memberikan dampak signifikan bagi para petani. 

Apresiasi itu disampaikan oleh Perwakilan Gema Perhutanan Sosial, Prof San Afri Awang saat bertemu Presiden Joko Widodo  di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (31/1). 

Afri menjelaskan, bahwa berdasarkan riset yang dilakukan di beberapa daerah, petani yang mendapatkan program Perhutanan Sosial bertambah luasan lahan garapannya.

“Sebelum ada perhutanan sosial, lahan garapan petani desa hutan itu hanya 0,083 hektare, sama dengan 830 meter persegi. Tapi setelah ada, mereka menerima SK dari kebijakan Presiden itu naik 10 kali lipat penguasaan tanahnya menjadi 8.400 meter persegi rata-rata,” ujar Afri.

Baca juga : Pemerintah Genjot Sektor Industri Dan Pariwisata

Dengan bertambahnya luasan area yang digarap tersebut, memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani. 

Menurut Afri, dari penelitiannya di Kabupaten Pati misalnya, pendapatan petani meningkat rata-rata tiga kali lipat, dari Rp1 juta per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan.

“Saya kira ini sangat luar biasa dengan adanya penambahan pendapatan mereka,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, pelaku perhutanan sosial juga menyampaikan sejumlah usulan, antara lain terkait penyelesaian SK perhutanan sosial yang masih tertunda. 

Baca juga : Mulai Uji Coba Terbatas, KAI Siap Operasikan KA Makassar - Parepare

Menurutnya, Presiden i akan segera menyelesaikan hal tersebut sesegera mungkin.

“Misalnya, nanti SK-SK yang tertunda, surat keputusan tentang perizinan perhutanan sosial yang masih tertunda, dalam waktu sebulan ini Pak Presiden akan merealisasikannya secepatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Gema Perhutanan Sosial lainnya, Siti Fikriyah Khuriyati berharap agar seluruh SK perhutanan sosial di Jawa, bisa selesai pada akhir 2024, terutama mengingat luasan lahannya yang tidak terlalu besar. Setelah itu, kata Siti, barulah pemerintah menata yang di luar Jawa.

“Jadi kalau bisa sebelum 2024 itu semua sudah selesai. Ekspektasi pertama itu. Baru nanti yang di luar Jawa ditata supaya jangan sampai nunggu 12,7 juta hektare itu selesai 2030, tapi kalau bisa dalam waktu yang cepat selesai. Intinya kita ingin 12,7 juta hektare diselesaikan di eranya Pak Jokowi. Itu warisan luar biasa,” ujar Siti.■

Baca juga : Lewat Program Deradikalisasi Berbasis Kesejahteraan, BNPT Implementasikan Reformasi Birokrasi

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.