Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya mengurangi desa tanpa internet atau blank spot.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Ika Mardiah mengatakan, berbagai upaya dilakukan Pemprov Jabar untuk mengurangi desa blank spot, selain bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa Internet Service Provider (ISP), juga dari APBN maupun program BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca juga : Lestari: Perempuan Adat Pondasi Utama Pembangunan Berkelanjutan
“Sebelumnya kita sudah berhasil mengurangi desa blank spot dengan anggaran APBD, juga dari BAKTI Kementerian Kominfo. Untuk tahun 2023 kita mendapat bantuan CSR dari beberapa ISP,” kata Ika ketika dihubungi, Rabu (8/3/2023).
Ika berharap, sisa desa yang masih masuk dalam kategori desa blank spot bisa terselesaikan pada tahun 2003 atau sebelum berakhir masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.
Baca juga : Pos Indonesia Dan Basarnas Percepat Pengiriman Logistik Hingga ke Daerah 3T
“Direncanakan 359 desa di Jabar yang masih dikategorikan sebagai desa blank spot diselesaikan tahun ini. Sekarang masih proses validasi data dan lokasi,” ungkap Ika.
“Program Desa Digital sebagai bagian dari program strategis Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital bisa sepenuhnya terealisasi Jabar zero blank spot,” imbuhnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
