Pemprov DKI Dan Pemerintah Pusat Bahas Aset Negara Pasca Pemindahan IKN

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat terkait proses pemindahan Ibu Kota Negara pada 2024. Rapat Koordinasi (Rakor) dilakukan di Balai Kota Jakarta pada Jumat (10/2) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia terkait pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta usai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada kesempatan tersebut, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membahas tentang pentingnya sinergi rencana tata ruang pascapemindahan.

Baca juga : Puskepi: PLN Over Supply, Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus

“Penting dilakukan sinergi dengan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan RI) agar kami bisa mengakomodir (kantor pemerintah pusat) setelah Ibu Kota pindah,” terang Pj. Gubernur Heru.

Baca juga : IKN Pindah 2024, PSI Minta Pemerintah Buat Kantor Perwakilan Di Jakarta

Dalam hal ini Kementerian Keuangan RI berperan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang akan memutuskan strategi pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat.

Baca juga : Kemenhub Dan Pemprov DKI Bahas Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan

“Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kita mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan, sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik," jelas Pj. Gubernur Heru.

Pj. Gubernur Heru turut menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti pihaknya juga akan bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk membahas rencana tata ruang.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI Rionald Silaban mengatakan, pihaknya meminta dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan valuasi serta optimalisasi aset yang ada di Jakarta sehingga dapat memiliki nilai tertinggi.

"Maka dari itu di dalam pembicaran kami dengan Pj. Gubernur, kami minta dukungan Pemprov DKI Jakarta, sehingga aset itu nanti akan memenuhi kriteria 'highest dan the best use'. Karena Kemenkeu sebagai pengelola BMN, sedangkan kementerian/lembaga itu adalah pengguna, kami sedang siapkan suatu 'grand design' terkait pemanfaatan BMN itu sendiri, " ungkap Dirjen Rionald.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.