Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Fransiscus Go menjelaskan bahwa pentingnya peran pemerintah daerah untuk menekan angka kriminal TPPO.
Sebagai putra daerah NTT, Fransiscus Go mengaku prihatin lantaran daerahnya termasuk provinsi yang menjadi salah satu wilayah terbesar penyalur PMI ilegal.
"Yang perlu kita telusuri juga adalah akar masalah dari TPPO ini apa, misalnya rendahnya pendidikan, melonjaknya angka kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan," ujar pria yang akrab disapa Frans.
Menurutnya, jika negara bisa menjawab ketiga akar masalah itu, tentu menjadi PMI bukan sebagai pilihan utama warga Indonesia. Karena apa, di dalam negeri hidupnya sudah terjamin.
Baca juga : Aktivis Pemilu Tebar Spanduk Dukung KPK Hajar Serangan Fajar, Basmi Politik Uang
Lebih lanjut pengusaha sekaligus penulis dan pemerhati ketenagakerjaan ini menuturkan, sejumlah solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas praktek TPPO tersebut.
Menurutnya, memberantas mafia TPPO tidak akan sulit jika ada keinginan kuat dan keseriusan dari petinggi negara serta aparat penegak hukum dan semua stakeholders.
"Perlu meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, lapangan pekerjaan dibuka seluas mungkin, pengetatan regulasi, menjalin kerja sama dengan swasta dan optimalisasi teknologi informasi," tegas Frans.
Anggota KADIN ini pun meminta pemerintah daerah, khususnya Pemprov NTT untuk lebih gencar lagi mengedukasi warganya sampai tingkat paling bawah agar tidak tergiur dengan iming iming menjadi PMI.
Baca juga : Jaga Inflasi, BI Tahan Suku Bunga Di Level 5,75 Persen
Jika ekonomi daerah kuat, kata Frans, maka peluang kerja akan terbuka lebar dan masyarakat akan memilih untuk tetap bekerja di daerah.
"Karena nyawa itu sangat berharga, maka penderaan terhadap nyawa harus segera diakhiri. Dibalik tirai ekonomi, kita harus terbangun menyadari bahwa setiap korban perdagangan manusia adalah nyawa yang terjebak dalam kekejaman dan hanya melalui kesadaran dan tindakan bersama kita dapat memutus mata rantai penderitaan ini," ucapnya.
Sementara itu, penggiat media Maria Goreti Ana Kaka menjelaskan, media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi berkaitan dengan TPPO atau penyaluran PMI ilegal yang kerap dilakukan masyarakat pinggiran atau warga dengan pengetahuan rendah.
Maria mengatakan, pelaku perdagangan manusia memanfaatkan teknologi untuk menyasar para korban, terutama melalui media sosial, sehingga sama penting untuk memerangi mereka menggunakan strategi media yang sama kuatnya.
Baca juga : Partai Garuda Dukung Mahasiswa Kritis Jadi Caleg
"Karena strategi media yang efektif dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi masalah ini," kata wanita yang akrab dipanggil Nana ini.
Menurut Nana, media merupakan katalisator yang dapat membentuk opini masyarakat hingga menciptakan sebuah perubahan.
Melalui media, lanjutnya, akan meningkatkan kesadaran terkait prevalensi dan konsekuensi dari perdagangan manusia.
"Media memiliki peran penting dalam menyoroti isu-isu global seperti perdagangan manusia. Media berfungsi sebagai katalisator bagi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang efektif untuk memerangi dan mencegah perdagangan manusia," pungkas Nana.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
