KPK Resmi Umumkan Status Tersangka Eks Mentan SYL

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan secara resmi status tersangka eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pengumuman itu disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat menggelar konferensi pers penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

"KPK menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut, SYL (Syahrul Yasin Limpo), Menteri Pertanian periode 2019-2024, KS (Kasdi), dan MH (Muhammad Hatta), Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan," ujar Johanis.

Hari ini, KPK juga memanggil Syahrul dan Muhammad Hatta. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Alasannya yang pertama, karena ibu mertuanya sakit, kemudian yang kedua juga sedang menengok orangtuanya di Sulawesi Selatan," Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Juru Bicara berlatar belakang jaksa itu berharap, setelah selesai dengan urusannya, kedua tersangka itu memenuhi panggilan berikutnya dari penyidik.

"Silakan datang ke KPK, silakan datang kemudian untuk memenuhi panggilan yang sudah kemarin kami sampaikan dan surat panggilannya kami pastikan sudah sampai," imbau Ali.

Baca juga : Minta Status Tersangka Dibatalkan, SYL Ajukan Gugatan Praperadilan

Jika kedua tersangka ini kembali tak hadir, apakah KPK akan melakukan jemput paksa? Ali menyatakan tak mau berandai-andai.

"Kami masih memegang komitmen dari mereka yang mengatakan bahwa akan kooperatif memenuhi seluruh proses di KPK," ucapnya.

Sebelumnya KPK menyatakan memanggil Syahrul hari ini dalam kapasitas sebagai saksi bagi dua tersangka lainnya.

Namun rupanya, hari ini politisi NasDem itu juga sekaligus dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka.

"Di samping itu kami juga memanggil dengan status sebagai tersangka," ungkap Ali.

Syahrul sendiri tak memenuhi panggilan KPK hari ini. Dia memilih pulang kampung demi bertemu ibunya.

"Saya menghormati KPK namun izinkan saya terlebih dahulu menemui ibu di kampung,” kata Syahrul dalam keterangan tertulis, yang dikutip pada Rabu (11/10/2023).

Baca juga : Kasus Korupsi Kementan, KPK Periksa Eks Mentan SYL Besok

Sebagai tindak lanjut, tiga kuasa hukum Syahrul yaitu Ervin Lubis, Arianto W Soegio, dan Anggi Alwik Siregar akan mengantar surat ke KPK.

Dalam surat tersebut dijelaskan Syahrul memilih pulang karena ibunya yang berusia 88 tahun sedang sakit. Meski begitu, Ervin memastikan, kliennya akan kooperatif.

“Syahrul Yasin Limpo sangat menghormati kewenangan dalam Penyidikan KPK dan tetap berkomitmen untuk kooperatif menjalani proses hukum ini,” tegasnya.

“Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik terkait dengan waktu penjadwalan ulang. Semoga faktor kemanusiaan ini dapat dipertimbangkan,” sambung Ervin.

Syahrul, Hatta, dan Kasdi sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Selain ketiganya, KPK juga mencegah keluarga Syahrul, yakni istrinya, Ayun Sri Harahap, anaknya, Indira Chunda Thita yang juga Anggota DPR RI, serta cucunya, A Tenri Bilang Radisyah Melati.

Kemudian, turut dicegah tiga pejabat Kementan. Ketiganya adalah Zulkifli (Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan RI), Tommy Nugraha (Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan RI), dan Sukim Supandi (Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementan RI).

Baca juga : Pertamina Dan Garuda Sukses Uji Terbang Pakai Bioavtur

Tim penyidik komisi antirasuah, telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Syahrul.

Penyidik mengamankan uang Rp 30 miliar, 12 pucuk senjata api, catatan keuangan, serta mobil Audi A6 dalam serangkaian penggeledahan tersebut.

Tim penyidik komisi antirasuah juga sudah menggeledah rumah Sekjen Kementan Kasdi Subagyono. Kemudian, penggeledahan dilakukan di kantor Kementan, yang menyasar ruang menteri dan sekjen.

Berikutnya, tim KPK menggeledah rumah Direktur Alsintan Muhammad Hatta, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (1/10/2023).

Dari sana ditemukan uang tunai senilai Rp 400 juta dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura.

Kemudian, pada Selasa (3/10/2023), tim KPK menggeledah rumah staf Mentan Syahrul di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ditemukan dokumen yang berisi catatan penting terkait dugaan korupsi di Kementan.

KPK menyebut, ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Ketiganya yakni, pemerasan dengan jabatan, penerimaan gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.