Pertumbuhan Ekonomi Kuat, Regulasi Harus Berkelanjutan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pekerjaan rumah dari pemimpin mendatang yaitu harus bisa mengeluarkan kepastian hukum dan regulasi berkelanjutan.

Tujuannya supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.

"Kalau kita bicara regulasi ataupun ketentuan yang berkaitan dengan investasi memang perubahan dari suatu regulasi kerap kali terjadi di Indonesia," kata Yusuf, Sabtu (23/12/2023).

Baca juga : Mahfud: SDM Dan SDA Diberesin, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Plus 6 Persen

Dia bilang, investor butuh kepastian hukum yang jelas. Tidak berubah-ubah.

"Regulasi yang mudah dinilai investor sebagai bentuk inkonsistensi, maka investor akan cenderung lebih berhati-hati, ketika misalnya ingin berinvestasi di suatu negara, atau dalam konteks di suatu daerah karena ada track record dari perubahan regulasi tersebut," pesan Yusuf, mengingatkan.

Dia mencontohkan ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban pembangunan smelter. Hal lain misalnya ketika Pemerintah membuat kebijakan terkait kewajiban membangun smelter.

Baca juga : Raih Proper Emas, Kalbe Komit Pada Pembangunan Berkelanjutan

"Ketika itu terjadi beberapa penyesuaian dari kebijakan tersebut yang menurut saya itu juga akhirnya bisa mengirim pesan ke investor di sektor pertambangan, terkait perubahan yang berubah dalam periode waktu yang singkat," ungkap Yusuf.

Lalu kepentingan yang tinggi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Bahkan pemilik modal juga menjadi faktor mudahnya regulasi berganti.

"Jadi memang menurut saya pekerjaan rumahnya ke depan adalah memastikan sebuah regulasi telah dihasilkan dari proses yang melibatkan banyak pihak. Sehingga di kemudian hari regulasi tersebut bisa konsisten untuk tidak berubah. Karena diproses awal dia telah melibatkan banyak pihak dan disepakati secara bersama untuk dijalankan," terang Yusuf.

Baca juga : Debat Cawapres Angkat Tema Ekonomi, Pengamat: Gibran Harus All Out

Kesepahaman antar-pemangku kebijakan juga harus diperkuat dengan komitmen berkelanjutan.

"Artinya regulasi yang ditetapkan di level paling tinggi, dalam hal ini misalnya Pemerintah Pusat tentu juga bisa harus dijalankan di level yang lebih rendah, dalam hal ini misalnya Pemerintah kotamadya ataupun kabupaten," jelas Yusuf.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.