Terobosan Pembangunan Perkuat Pondasi Honai Besar Provinsi Papua Pegunungan

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebagai proses pemantapan kerja pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB), Kemendagri telah melakukan evaluasi Triwulan I atas kinerja agenda-agenda strategis yang dijalankan Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai.

Dalam proses evaluasi Triwulan I ini, Velix menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan pada Triwulan I sejak 13 November 2023 hingga 28 Februari 2024 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Perhatian penting dalam proses evaluasi Triwulan I ini difokuskan ke 10 Indikator Prioritas. Yakni mencakup penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesehatan, perijinan usaha, BUMD dan usaha ekonomi, penyerapan anggaran APBD dan inovasi kegiatan unggulan.

Baca juga : Pastikan Keberlanjutan, Pembangunan Sektor LHK Komit Pegang Prinsip ESG

Demikian pula, dilakukan evaluasi atas 12 Roadmap (Peta Jalan) DOB sebagai kesiapan provinsi baru.

"Target dan kinerja tiga bulan terakhir baru saja dievaluasi Kemendagri. Ada lima kerangka besar yang dievaluasi. Membangun rasa percaya, bahwa ada Honai baru bagi masyarakat Papua Pegunungan. Bahwa pemerintah dan negara hadir untuk percepatan agar muncul kepercayaan dan kebanggaan," kata Velix Wanggai saat memaparkam evaluasi Triwulan I atas kinerja agenda-agenda strategis, di Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Velix Wanggai menekankan 5 strategi utama yang dijalankan. Pertama, Pemprov Papua Pegunungan menekankan pentingnya kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 8 Kabupaten dalam membangun komunikasi sosial guna menguatkan rasa percaya (trust building) atas kehadiran DOB, membangun identitas jati diri dan kebanggaan daerah serta pentingnya afirmasi pembiayaan di tengah kemahalan harga di wilayah Pegunungan.

Baca juga : Pj Gubernur Sumsel Tinjau Langsung Lokasi Kebakaran dan Berikan Bantuan

"Melalui berbagai program pelayanan dasar ini, sebenarnya ditujukan untuk mengangkat potensi sumber daya manusia masyarakat Pegunungan dalam kerangka transformasi pemikiran, budaya dan adaptasi atas kebijakan-kebijakan pembangunan yang berubah dari waktu ke waktu," paparnya.

Kedua, dalam 3 bulan terakhir ini, Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas Pemerintah di daerah Pegunungan, seperti penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perijinan dan investasi daerah, penggunaan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran.

Selain itu, dilakukan berbagai langkah terpadu dalam menangani inflasi, tingkat harga yang tinggi. Perhatian ditujukan ke perbaikan dan penataan sistim logistik dan konektivitas, baik pembukaan subsidi tol udara Timika-Wamena, peningkatan peran jalur sungai di Yahukimo, dan perbaikan akses jalan Trans Papua, maupun pembukaan sentra-sentra pertanian baru di Yalimo, Jayawijaya, dan Yahukimo. Juga operasi pasar murah dan distribusi Bantuan Cadangan Beras.

Baca juga : Pj Gubernur Sumsel Terima Bantuan Penanganan Darurat Banjir dari Deputi BNPB

Agenda prioritas juga difokuskan ke pelayanan kesehatan dsn pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan dari 16,5 persen di 2022 menurun ke 16, 1 persen di tahun 2023.

Dalam pelayanan kesehatan, Pemprov Papua Pegunungan fokus ke peningkatan rumah sakit yang telah beroperasi di 8 Kabupaten. Perhatian utama kepada RSUD Wamena yang menjalankan pelayanan regional, serta perhatian ke RSUD Nduga yang 4 bulan terakhir tidak beroperasi.

Karena itu, Pemprov membentuk tim terpadu stunting guna menyatukan langkah-langkah peningkatan pelayanan kesehatan dan langkah pendukung lainnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.