Danramil Aradide Gugur Ditembak OPM, Pengamat Harap TNI-Polri Merespons Serius

RM.id  Rakyat Merdeka - Insiden penembakan terhadap prajurit TNI oleh Organisasi Papua Barat (OPM) kembali terjadi di Papua, pada Kamis, 12 April 2024. Kali ini, yang menjadi korban adalah Komandan Koramil (Danramil) 1703-04/Aradide Letda Inf Oktovianus Sogarlay (OS). Hasil autopsi menyebut Oktavianus tewas dengan luka berat. 

Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai situasi di Papua saat ini telah masuk pada kondisi perang melawan kelompok separatis.

“Sebagai aktor non state, OPM sudah menggunakan senjata perang, taktik, strategi, intelijen bahkan infrastruktur perang," kata Simon, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/4/2024). 

Kata dia, bagaimana seorang Danramil bisa diketahui identitasnya? Bagaimana prosedur perjalanannya? "Itu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan kunci untuk dapat melihat peristiwa ini secara lebih utuh,” kata Simon. 

Baca juga : Kronologi Danramil Aradide Gugur Ditembak Gerombolan OPM Pimpinan Matias Gobay

Artinya, sebagai sebuah operasi, OPM telah menyusun strategi yang menyerang langsung, tertarget dan spesifik, yaitu institusi pertahanan negara. Bahkan mereka memetakan secara detail pergerakan sehingga eksekusi pembunuhan dapat dilakukan. 

Simon berpendapat, kelompok separatisme ini sudah ditunggangi dengan agenda asing, yaitu mereka yang meneriakkan situasi di Papua sebagai situasi pelanggaran HAM.

"Padahal jelas, OPM bersenjata, bertaktik, berstrategi, agenda dan tujuan jelas, dan sasaran kelompok tertentu yang merepresentasikan institusi pertahanan dan keamanan negara,” jelas Simon. 

Pemerintah, TNI-Polri, Intelijen, termasuk pemerintah daerah diharapkan bisa lebih responsif menghadapi situasi ini. “Sinergisitas TNI-Polri sudah bersifat tuntutan wajib dilembagakan di Papua. Karena OPM menyatakan perang terbuka,” kata Simon. 

Baca juga : Danramil Aradide Papua Tewas Ditembak OPM, Kapuspen TNI: Pelanggaran HAM Berat

Simon menjelaskan, salah satu respons penting yang harus segera dilakukan antara lain dengan cara menetapkan prosedur operasi sebagaimana dalam situasi perang. “Kalau tidak, NKRI akan terus dirugikan dan dirongrong kedaulatannya,” katanya. 

Respons lain adalah melembagakan sinergisitas TNI-Polri, yaitu dengan cara menetapkan peran-peran yang beririsan antara kedua institusi. Sementara di sisi yang lain, memperkuat dan mempersiapkan tupoksi masing-masing lembaga. 

“Kita perlu memperkuat Tupoksi TNI dalam melaksanakan Operasi Teritorial dan Operasi Pengamanan Perbatasan dengan SOP yang lebih responsif sesuai dengan standar penerapan pada kondisi perang,” kata Simon.

Sementara itu, Operasi Pengamanan terhadap sipil dilakukan oleh Kepolisian. 

Baca juga : Danramil Tewas Ditembak OPM, TNI: Ini Pelanggaran HAM Berat

“Ini juga penguatannya harus ditingkatkan,” kata Simon. 

Intelijen Negara sebagai pendeteksi dini ancaman tentu saja melekat pada setiap operasi yang informasinya dipergunakan secara taktis dan menyeluruh. 

“Hal lain adalah peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dan strategi operasi lapangan oleh TNI.

"Kita tahu bahwa kondisi geografis di Papua memiliki spesifikasi tersendiri. Oleh karenanya untuk meningkatkan efektifitas perlu dipersiapkan SDM, dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana dan kelembagaan secara lebih rinci dan terstruktur. Ini membutuhkan sinergi TNI-Polri dan juga intelijen di lapangan,” tutup Simon.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.