MPR dan Forhati Akan Gelar Talk Show Peran Politik Perempuan di 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - MPR bersama Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR sekaligus Talk Show Kebangsaan dan Sosialisasi Pedoman Dasar Forhati. Talk show kebangsaan membahas tentang peran politik perempuan dalam Pemilu 2024, dengan turut menghadirkan para Capres-Cawapres beserta tim pemenangannya untuk menyampaikan gagasan tentang masa depan Indonesia, khususnya dalam program pemberdayaan perempuan. Sekaligus memastikan ikim politik tetap sejuk hingga selesainya berbagai tahapan Pileg dan Pilpres 2024.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan, tingkat partisipasi perempuan dalam politik memang sudah meningkat. Hal itu tercermin dari keterpilihan kaum perempuan di parlemen yang dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Misalnya pada 1999 baru mencapai 9 persen, kemudian meningkat menjadi 11,8 persen pada 2004, meningkat kembali pada 2009 menjadi 18,3 persen, namun sedikit menurun 2014 menjadi 17,3 persen.

“Pada tahun 2019, capaian ini kembali meningkat menjadi 21,9 persen. Meskipun kita mensyukuri peningkatan angka partisipasi perempuan dalam parlemen, namun capaian tersebut belumlah mencapai target yang diharapkan, yaitu sebesar 30 persen," ujar Bamsoet, usai menerima Presidium Forhati, di Jakarta, Rabu (15/11). Presidium Forhati yang hadir antara lain Cut Emma Mutia Ratna Dewi, Wa Ode Nurhayati, Elly Ernawati, dan Nurjanah.

Baca juga : Hisnu Gelar Sholawat Dan Doa Untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud Di Pilpres 2024

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (IPU) yang dirilis pada November 2022, dengan rasio persentase jumlah anggota parlemen perempuan sebesar 21,9 persen, Indonesia menduduki peringkat ke-105 dari 188 negara. Lebih rendah dibandingkan rata-rata persentase perempuan anggota parlemen di tingkat global yang mencapai 26,5 persen.

Bamsoet menambahkan, kesetaraan hak politik perempuan dan laki-laki sebenarnya telah dijamin konstitusi. Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan ke dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1968. 

“Lebih spesifik lagi, affirmative action sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pengajuan calon legislatif harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Di samping itu, penerapan zipper system mengatur, bahwa dari setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon," jelas Bamsoet.

Baca juga : Muzani Singgung Ada Pihak Yang Tak Siap Gibran Jadi Pemimpin

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, berbagai bentuk keberpihakan tersebut juga ditopang fakta, bahwa perspektif kaum perempuan terhadap kehidupan politik cukup menjanjikan. Ini tercermin dari rilis hasil penelitian Plan International Indonesia, yang mengangkat tema tentang “Remaja Perempuan dan Politik”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 94 persen remaja perempuan percaya mengenai urgensi keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik.

Ironisnya, di sisi lain, penelitian yang sama juga mengungkapan bahwa lebih dari 97 persen remaja perempuan berpandangan bahwa masih ditemukan hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

"Menyikapi berbagai paradigma di atas, kita menyadari bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi kaum perempuan, masih diperlukan adanya dorongan dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dari partai politik, melalui proses rekrutmen politik yang akomodatif bagi kaum perempuan, untuk menjaring sebanyak-banyaknya perempuan yang memiliki potensi dan kompetensi," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.